INformasinasional.com, NEW YORK – Sekitar 10 negara, termasuk Australia, Belgia, Inggris, dan Kanada, akan secara resmi mengakui Negara Palestina merdeka pada hari Senin (22/9/2025) dalam sebuah pertemuan puncak sebelum pertemuan tahunan para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB.
Menurut sumber di Istana Élysée, 10 negara yang akan membuat pengakuan itu adalah Kanada, Australia, Portugal, Belgia, Malta, Luksemburg, San Marino, Andorra, Prancis, dan satu negara lainnya yang belum disebutkan namanya. Satu negara itu kemungkinan adalah Jepang.
Namun, menurut laporan Asahi Shimbun, Amerika Serikat telah memberikan tekanan diplomatik kepada Jepang agar tidak mengakui Negara Palestina.
Bagaimana Status Kenegaraan Palestina saat Ini?
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mendeklarasikan Negara Palestina merdeka pada tahun 1988, dan sebagian besar negara-negara di belahan bumi selatan dengan cepat mengakuinya. Saat ini, 147 dari 193 negara anggota PBB telah melakukannya yang terbaru adalah Meksiko, pada bulan Januari.
Sekutu utama Israel, Amerika Serikat, telah lama menyatakan akan mengakui negara Palestina, tetapi hanya setelah Palestina sepakat dengan Israel mengenai “solusi dua negara”. Hingga beberapa minggu terakhir, negara-negara besar Eropa sepakat dengan posisi ini.
Namun, negosiasi semacam itu belum pernah diadakan sejak 2014, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini menyatakan bahwa tidak akan pernah ada Negara Palestina.
Delegasi yang mewakili Negara Palestina memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetapi tidak memiliki hak suara. Berapa pun jumlah negara yang mengakui kemerdekaan Palestina, keanggotaan penuh PBB tetap memerlukan persetujuan Dewan Keamanan, di mana Washington memiliki hak veto.
Misi diplomatik Palestina di seluruh dunia dikendalikan oleh Otoritas Palestina (PA), yang diakui secara internasional mewakili rakyat Palestina.
PA, yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas, menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di beberapa wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel berdasarkan perjanjian dengan Israel. PA menerbitkan paspor Palestina dan menjalankan sistem kesehatan dan pendidikan Palestina.
Jalur Gaza telah dikelola oleh kelompok militan Hamas sejak 2007, ketika kelompok tersebut mengusir gerakan Fatah pimpinan Abbas setelah perang saudara singkat, meskipun PA masih mendanai banyak gaji.
Sebagian besar negara adidaya, kecuali AS sejak Presiden Donald Trump memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, memiliki misi diplomatik utama di Tel Aviv karena mereka tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Namun, sekitar 40 negara memiliki kantor konsuler di Ramallah di Tepi Barat, atau di Yerusalem Timur wilayah yang aneksasinya oleh Israel tidak diakui secara internasional, yang diinginkan Palestina sebagai ibu kota mereka.
Negara-negara tersebut termasuk China, Rusia, Jepang, Jerman, Kanada, Denmark, Mesir, Yordania, Tunisia, dan Afrika Selatan.
Negara-negara yang berencana mengakui negara Palestina belum mengatakan apa pengaruhnya terhadap perwakilan diplomatik mereka.
Siapa yang Berjanji Mengakui Negara Palestina dan Mengapa?
Inggris, Prancis, Kanada, Australia, dan Belgia semuanya mengatakan mereka akan mengakui Negara Palestina sekitar waktu Sidang Umum PBB bulan ini, meskipun London mengatakan mereka dapat menahan diri jika Israel mengambil langkah-langkah untuk meredakan krisis kemanusiaan di Gaza dan berkomitmen pada proses perdamaian jangka panjang.
Negara-negara tersebut mengatakan langkah-langkah ini dimaksudkan untuk menekan Israel agar mengakhiri serangan dahsyatnya di Gaza, membatasi pembangunan permukiman Yahudi baru di Tepi Barat yang diduduki, dan berkomitmen kembali pada proses perdamaian dengan Palestina.
Presiden Prancis Emmanuel Macron, pemimpin pertama negara Barat besar yang mendukung pengakuan, mengatakan langkah tersebut akan disertai dengan komitmen Otoritas Palestina untuk melakukan reformasi, yang akan meningkatkan tata kelola Palestina dan menjadikannya mitra yang lebih kredibel bagi pemerintahan Gaza pascaperang.
Apa Arti Pengakuan Negara Palestina dalam Praktik?
Mereka yang melihat pengakuan hanya sebagai isyarat menunjukkan terbatasnya pengaruh negara-negara seperti China, India, Rusia, dan banyak negara Arab yang mengakui kemerdekaan Palestina beberapa dekade lalu dalam konflik tersebut.
Tanpa kursi penuh di PBB atau kendali atas perbatasannya sendiri, kemampuan Otoritas Palestina untuk menjalin hubungan bilateral terbatas. Tidak ada kedutaan besar resmi di wilayah Palestina, dan negara-negara tidak dapat dengan bebas mengirim diplomat ke sana.
Israel membatasi akses untuk barang, investasi, dan pertukaran pendidikan atau budaya. Tidak ada bandara Palestina. Tepi Barat yang terkurung daratan hanya dapat dicapai melalui Israel atau melalui perbatasan yang dikuasai Israel dengan Yordania, dan Israel mengendalikan semua akses ke Jalur Gaza.
Namun, negara-negara yang berencana untuk mengakui Negara Palestina dan Otoritas Palestina sendiri mengatakan bahwa hal itu lebih dari sekadar isyarat kosong.
Duta Besar Palestina untuk Inggris, Husam Zomlot, seperti dikutip Reuters, mengatakan hal itu dapat mengarah pada kemitraan antar-entitas yang setara.
Hal itu juga dapat memaksa negara-negara untuk meninjau kembali aspek-aspek hubungan mereka dengan Israel, kata Vincent Fean, mantan konsul jenderal Inggris di Yerusalem.
Dalam kasus Inggris, hal ini dapat mengakibatkan pelarangan produk yang berasal dari permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, katanya, meskipun dampak praktisnya terhadap ekonomi Israel akan minimal.
Bagaimana Reaksi Israel dan Amerika Serikat?
Israel, yang menghadapi kecaman global atas tindakannya dalam perang Gaza, mengatakan pengakuan Negara Palestina akan memberi imbalan kepada Hamas atas serangan yang memicu perang pada Oktober 2023.
Setelah puluhan tahun secara resmi berkomitmen pada proses perdamaian yang berakhir dengan kemerdekaan Palestina, Israel kini dijalankan oleh pemerintahan paling sayap kanannya, termasuk partai-partai yang bersumpah untuk membuat Palestina mustahil memperoleh negara.
Netanyahu mengatakan Israel tidak akan pernah menyerahkan kendali keamanan tertinggi atas Gaza atau Tepi Barat.
Amerika Serikat sangat menentang langkah pengakuan Negara Palestina oleh sekutu-sekutunya di Eropa.
Amerika Serikat telah menanggapi dengan menjatuhkan sanksi kepada para pejabat Palestina, termasuk melarang Abbas dan tokoh-tokoh PA lainnya menghadiri Majelis Umum PBB dengan menolak dan mencabut visa.(CNNIndonesia)
Discussion about this post