INformasinasional.com-JAKARTA. Program makan siang dan susu gratis yang diusung Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal menggunakan dana APBN. Program ini rencananya akan dilaksanakan secara bertahap jika Prabowo-Gibran benar terpilih dalam Pilpres 2024.
Makan siang dan susu gratis merupakan salah satu program unggulan milik Prabowo-Gibran. Program tersebut kerap diumbar saat masa kampanye, termasuk pada beberapa kali debat Capres-Cawapres.
Berikut fakta-fakta program makan siang dan susu gratis menggunakan dana APBN:
1. Kebutuhan Anggaran Capai Rp 450 Triliun
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mengatakan program makan siang dan susu gratis dapat menelan biaya sebesar Rp 450 triliun per tahun.
Namun, Budiman menjelaskan program tersebut akan berjalan secara bertahap. Kemungkinan biaya yang dibutuhkan di tahun pertama Prabowo-Gibran memimpin adalah sekitar Rp 100‐120 triliun
[irp posts=”22463″ ]
“Program ini dalam skala penuh 100% akan memberikan manfaat pada sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia,” kata Budiman dalam keterangan resminya kepada detikcom, Rabu (21/2/2024).
Budiman mengaku program ini dijalankan hanya ‘bermodal’ dana dari APBN tanpa sumber lain. Meski begitu, ia menilai nilai anggaran ini masih bisa ditekan 40‐50% jika pemerintah memanfaatkan dana yang ada untuk menyiapkan sumber bahan pangan alih-alih membeli makanan jadi.
“Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp 50‐60 Triliun saja,” terangnya.
2. Baru Terlaksana Penuh 2029
Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono, membantah adanya isu yang menyebutkan bahwa Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran baru terlaksana pada 2029. Budisatrio menegaskan program itu akan dijalankan langsung setelah nantinya Prabowo dan Gibran dilantik jika menjadi presiden dan wakil presiden terpilih.
“Isu yang menyebutkan program makan siang dan susu gratis baru dijalankan pada 2029 itu tidak benar. Program ini adalah program utama Prabowo-Gibran dan langsung akan dijalankan setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden,” kata Budisatrio dalam keterangan tertulis, Jumat (16/2/2024).
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra ini menilai isu tersebut merupakan disinformasi yang sengaja disebarkan di masa tenang. Dia mengungkit pernyataan yang menurutnya tidak disampaikan ulang secara utuh.
“Pernyataan saya di awal bulan Desember dipotong dan dihilangkan konteksnya, seolah-olah saya menyatakan bahwa Program Makan Siang dan Susu Gratis baru terlaksana pada 2029. Padahal yang benar adalah, Program Makan Siang Gratis baru mencapai target maksimalnya menjangkau 82,9 juta anak pada 2029,” tuturnya.
3. Bakal Ada Kementerian Baru
Prabowo dan Gibran disebut akan membentuk kementerian koordinator (kemenko) baru jika resmi terpilih dalam Pilpres 2024. Kemenko ini dibentuk untuk menjalankan program makan siang dan susu gratis yang mereka canangkan.
Budiman Sudjatmiko, dalam pelaksanaannya nanti pemerintah perlu melibatkan sejumlah instansi seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan. Atas dasar inilah pihaknya membuka peluang akan dibentuknya Kemenko baru.
“Prabowo‐Gibran merencanakan program ini akan dibangun dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional,” kata Budiman dalam keterangannya kepada detikcom, Rabu (21/2/2024).
“Karena urgensi program dan ini merupakan bagian dari program terbaik hasil cepat yang telah disampaikan oleh Prabowo-Gibran, sehingga memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk Kemenko khusus untuk program ini,” terangnya lagi.
4. Respon Bahlil-JK Soal Makan Siang dan Susu Gratis Pakai APBN
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengomentari program makan siang dan susu gratis yang akan masuk APBN. Menurut JK, hal tersebut menjadi urusan DPR dan pemerintahan selanjutnya.
“Saya kira itu urusan DPR lah, urusan pemerintah nanti lah,” katanya saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Sabtu (24/2/2024).
Saat dimintai pendapat apakah ia setuju jika program itu masuk dalam APBN, JK hanya menjawab singkat. “Itu tanya DPR,” imbuhnya.
Sementara itu, Bahlil menyebut dana untuk program tersebut memang berasal dari APBN, bukan swasta. Namun untuk alokasinya perlu dibahas oleh tim.
“Kalau makan siang gratis pasti dari APBN, pasti dari APBN. Masa ambil dari swasta makan siang gratis. Tapi tinggal alokasi anggarannya dibahas oleh tim,” katanya di Makara Art Center, Kampus UI Depok, Sabtu (24/2/2024).
Bahlil mengklaim program makan siang dan susu gratis berdampak positif bagi sektor investasi. Ia juga percaya akan ada penciptaan kawasan pertumbuhan baru di daerah-daerah.
“(Dampak ke investasi) bagus dong. Itu kan makan siang gratis itu investasi yang pertama soal susu. Sapi pasti buat investasi. Terus bagaimana penciptaan kawasan-kawasan pertumbuhan baru dengan pangan di daerah-daerah. Akan ada 45 ribu dapur yang disiapkan kalau tidak salah,” tuturnya.
5. Airlangga Sebut Akan Dibahas Jokowi Senin
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program makan siang dan susu gratis bakal masuk APBN. Program itu akan masuk dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang mulai dibahas pekan depan.
“Masuk,” kata Airlangga sambil mengacungkan jempol di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (23/2/2024).
Airlangga mengatakan KEM-PPKF 2025 akan dibahas pada Senin (26/2) pekan depan dalam rapat Sidang Kabinet yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“PPKF sedang dibahas, nanti Senin akan ada sidang kabinet. Jadi tunggu saja Senin,” tegas Airlangga.(detikcom)
