INformasinasional.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul laporan adanya kasus keracunan dan gangguan kesehatan yang dialami sebagian penerima manfaat setelah mengonsumsi makanan dari dapur tersebut.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir hal yang berkaitan dengan keselamatan penerima manfaat. SPPG terkait dinonaktifkan sebagai bagian dari evaluasi.
“Setiap SPPG wajib mematuhi standar keamanan pangan yang sudah ditetapkan. Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, terutama anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama,” ujar Nanik dalam keterangan tertulis, dilansir detikFinance, Selasa (30/9/2025).
Beberapa dapur yang dinonaktifkan antara lain SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, Cipongkor Neglasari, Cihampelas Mekarmukti, serta SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung di Sulawesi Tengah.
Saat ini, puluhan SPPG tersebut masih menunggu hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil pemeriksaan akan menjadi acuan untuk menentukan langkah selanjutnya, baik berupa perbaikan, penguatan sistem pengawasan, maupun pemberian sanksi bagi mitra yang terbukti lalai.
“BGN berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dengan langkah penguatan pengawasan, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tetap terjaga,” tegasnya.
Sebagai langkah tambahan, BGN membuka kanal pengaduan masyarakat guna memperkuat sistem monitoring dilapangan. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menjelaskan kebijakan ini bertujuan sebagai deteksi dini jika muncul potensi masalah serupa dimasa depan.
“BGN membuka kanal pengaduan masyarakat dan memperkuat mekanisme monitoring dilapangan. Hal ini untuk memastikan setiap persoalan dapat segera terpantau dan ditangani dengan cepat,” kata Hida.
Menurutnya, evaluasi kali ini menjadi momentum untuk melakukan perbaikan total pada pengelolaan SPPG, mulai dari rantai pasok bahan pangan, proses pengolahan didapur, hingga distribusi makanan kepenerima manfaat.
“Evaluasi ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh. Kami ingin memastikan bahwa standar keamanan pangan dipatuhi disemua lini, sehingga penerima manfaat terlindungi,” tegasnya.(dtc)
Discussion about this post