INformasinasional.com- JAKARTA. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan kengerian atas tewasnya sedikitnya 70 orang, termasuk wanita dan anak-anak, dalam penembakan geng di Haiti.
Kantor hak asasi manusia PBB mengatakan serangan di Port Sonde tersebut menyebabkan sedikitnya 16 orang lainnya terluka parah, sementara puluhan rumah dan kendaraan dibakar.
Sebagai salah satu negara termiskin di dunia, Haiti telah jatuh ke dalam kekacauan, dengan geng-geng mengambil alih ibu kota Port-au-Prince, dan sistem keamanan dan kesehatan pun runtuh.
“Kami ngeri dengan serangan geng hari Kamis di kota Pont Sonde di wilayah Artibonite, Haiti,” kata juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Thameen Al-Kheetan dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (5/10/2024).
[irp posts=”31995″ ]
“Anggota geng Gran Grif menggunakan senapan otomatis untuk menembaki penduduk, menewaskan sedikitnya 70 orang, termasuk sekitar 10 wanita dan tiga bayi,” imbuhnya.
“Setidaknya 16 orang mengalami luka serius, termasuk dua anggota geng yang terkena tembakan saat baku tembak dengan polisi Haiti,” ujarnya.
“Saat serangan terjadi, anggota geng dilaporkan membakar sedikitnya 45 rumah dan 34 kendaraan, yang memaksa sejumlah warga mengungsi,” katanya.
“Sangat penting bagi pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan yang cepat dan menyeluruh atas serangan ini, meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab, dan menjamin ganti rugi bagi para korban dan keluarga mereka,” tandasnya.
Minggu lalu, kantor hak asasi manusia PBB mengatakan lebih dari 3.600 orang telah tewas tahun ini dalam kekerasan geng di Haiti.
“Tidak boleh ada lagi nyawa yang hilang akibat kejahatan yang tidak masuk akal ini,” kata Volker Turk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.
Sebelumnya pada bulan Oktober 2023, Dewan Keamanan PBB menyetujui pengiriman pasukan stabilisasi multinasional, yang dipimpin oleh Kenya, untuk membantu polisi Haiti.
Dewan Keamanan PBB pada hari Senin lalu memperpanjang otorisasinya terhadap misi kepolisian multinasional di Haiti, tetapi tanpa seruan untuk mengubahnya menjadi misi penjaga perdamaian PBB, seperti yang diserukan oleh pemerintah Haiti.(detik com)
