INformasinasional.com-JAKARTA. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengaku pernah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan KPK. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkit soal penguatan KPK.
Awalnya Mahfud di kantornya mengadakan pertemuan berkaitan dengan laporan perkembangan tentang hasil kerja tim percepatan reformasi hukum. Hadir langsung sejumlah tokoh dalam pertemuan itu, seperti Laode M Syarif, Hariadi Kartodihardjo, dan Yunus Husein.
Tim Percepatan Reformasi Hukum itu memiliki 4 kelompok kerja, yaitu sebagai berikut:
1. Kelompok Kerja Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum
2. Kelompok Kerja Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam
3. Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4. Kelompok Kerja Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan
“Disampaikan kira-kira sampai 12 butir (dari tiap kelompok kerja) sehingga hampir 50 butir rekomendasi. Ini semua sudah selesai tinggal dirapikan. Insyaallah pertengahan bulan depan, September, kita akan laporkan ini ke presiden,” ucap Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2023).
[irp posts=”10641″ ]
“Yang sifatnya jangka pendek tentu bisa dilakukan presiden atau menteri. Nah jangka panjang memang sebagian ada di Prolegnas sehingga kita tinggal memodifikasi isinya disesuaikan kebutuhan rekomendasi tim ini,” imbuh Mahfud.
Selepasnya, Mahfud ditanya oleh wartawan mengenai ucapan Megawati pada Senin, 21 Agustus 2023, yang pernah mengusulkan ke Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK. Lantas apa kata Mahfud?
“Menurut saya, tidak ada yang perlu dijawab soal pembubaran KPK, biar dibahas nantilah oleh ini…. Tadi ada rekomendasi tentang penguatan KPK malahan. Saya tidak akan menanggapi itu,” ucap Mahfud.
Tentang ucapan Megawati sebelumnya disampaikan saat menjadi pembicara di acara Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka. Megawati awalnya berbicara tentang rakyat yang masih miskin dan korupsi masih saja terjadi.
“Ayo kalian pergilah ke bawah, lihatlah rakyat yang masih miskin. Ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga. Bohong kalau nggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum Indonesia ini yang sudah susah-susah saya buat KPK itu. Itu persoalannya, itu persoalannya,” kata Megawati di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan.
Megawati kemudian menyinggung saat dia masih menjabat Presiden RI. Kala itu dia menghadapi 300 ribuan kredit macet.
“Waktu saya, apa itu, krisis. Kredit macet itu 300 ribuan, saya disuruh nangani, setelah itu KPK udah ada yang saya bikin sendiri. Oh waktu itu yang KPK ini, nggak percaya katanya mana mungkin 300 kredit macet itu, digugat, malak pengusaha-pengusaha ini, saya bilang sama KPK-nya sini dong buktinya kalau saya malak. Ini dunia modern, saya mau narok uangnya di mana, emangnya di karung? Itulah kebenaran,” jelas Megawati.
“Supaya insaf, supaya insaf loh, bahwa kalian itu akan selalu ketahuan. Persoalannya, persoalannya itu nggak des, des, des gitu loh,” imbuhnya.
Barulah kemudian Megawati mengungkap obrolannya dengan Jokowi. Megawati mengatakan pernah mengatakan kepada Jokowi agar KPK dibubarkan karena tidak efektif.
“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi ‘Udah deh bubarin aja KPK itu, Pak, menurut saya nggak efektif’. ‘Ibu nek kalau ngomong ces pleng’,” katanya menirukan percakapan dengan Jokowi.(dtc)
Editor : Misno
