INfornasinasional.com-BATU BARA. Ratusan Masyarakat mengatasnamakan Tunas Muda Gemkara (TMG) Senin (4/9/2023 menggeruduk 3 Titik lokasi yakni, Kantor Bupati Batu Bara, Kantor Sekda dan DPRD. Pendemo meminta penjelasan terkait permasalahan yang terjadi sepanjang kepemimpinan Bupati Batu Bara, Zahir.
Suara lantang pendemo menyebut Bupati pembongak, Bupati pengecut, tak layak 2 periode. Teriaka itu dilontarkan pendemo silih berganti, hingga pekikan suasa aksi demo menggelegar.
Pantauan informasinasional.com, para pendemo menyampaikan aspirasinya sambil membentangkan beberapa spanduk yang bertuliskan kritikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara.
Aksi pertama, pendemo mendatangi kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Baru Bara, namun massa pendemk tidak mendapat respon, unjuk rasa berlanjut ke kantor Bupati, lagi-lagi massa harus kecewa karena Bupati Zahir tidak menemui para pendemo.
[irp posts=”11190″ ]
Di depan Kantor Bupati masa kembali meluapkan orasinya dengan menyebut kalau Bupati Pembohong (Pembongak) dan pengecut, tidak berani menemui rakyatnya, sembari menuju gedung DPRD Batu Bara.
[irp posts=”11203″ ]
Aksi di gedung DPRD, 10 orang perwakilan para pendemo diterima Komisi 1 untuk menyampaikan tuntutannya.
Usai melakukan dialog, perwakilan pendemo atas nama Ismail selalu koordinator aksi mengutarakan kekecewaan terhadap DPRD, terkait aksi yang mereka sampaikan.
“Ya tadi sempat terjadi debat kusir, pasalnya DPRD tidak mempunyai persiapan, menjawab tuntutan kita”, padahal lanjut ismail pihak nya sudah memberitahukan 4 hari sebelum aksi ini, katanya.
Ada 12 tuntutan kita, meminta penjelasan dan pertanggungjawaban. Yakni, meminta Bupati Batu Bara untuk bertanggungjawab atas lahan tanah milik Pemerintahan Batu Bara di PT Kuala Gunung Seluas 350 hektar.
Minta Bupati dan DPRD Batu Bara bertanggungjawab atas uang Rp139 miliar di PT SMI. Minta Bupati Bertanggungjawab atas hilangnya uang Pemkab Rp7,6 miliar yang dibawa kabur mantan Kepala BPBD berinsial SY dan DPRD harus membentuk Pansus.
Minta Pemkab Bertanggungjawab atas mangraknya sejumlah aset daerah.
Minta Pemkab bertanggungjawab atas pemanfaatan lahan pertapakan kantor bupati yang berubah fungsi menjadi kebun ubi dan PAD tak jelas.
Minta Pemkab Batu Bara transparan atas sertifikat lahan 50,15 hektare pertapakan kantor Bupati.
Minta DPRD memanggil Kepala BPKAD terkait pembayaran lahan eks PT Socfindo sebesar Rp9,5 miliar serta bukti pencairan sesuai SP2D.
Minta DPRD untuk menolak pengajuan pinjaman uang ke Bank Sumut karena merugikan rakyat.
Minta DPRD memanggil Kadis PUPR terkait dana rutin tahun 2020-2022 yang diduga tak sesuai ketentuan.
Minta agar DPRD memberikan rekomendasi kepada Pj Bupati yang asli putra/putri daerah.
Minta DPRD untuk RDP dengan Bupati,Sekda, Kadis PUPR terkait tuntutan ayng disampaikan TM Gemkara.
Di singgung ketidak hadiran Bupati untuk menemui para pendemo, Ismail merasa sangat kecewa.
“Kita atas nama AliansiTunas Muda Gemkara sangat kecewa kepada Bupati dan Sekda yang tidak berani menemui rakyatnya, sembari mengancam tidak akan memilih untuk kedua kalinya.
Kendati demikian Ismail berjanji bila dalam 14 hari sesuai waktu yang sudah di tentukan belum jga menerima jawaban, pihaknya akan melakukan aksi serupa dengan masa yang jauh lebih besar.
Koresponden : Eka Suhendra
Editor : Misno
