INformasinasional.com-JAKARTA. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai menjadi sinyal bahwa partai berlambang mercy ini akan mendapat jatah kursi menteri.
Apabila spekulasi itu benar-benar terjadi, Jokowi dianggap tengah berupaya membebaskan diri dari bayang-bayang tekanan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang memiliki hubungan kurang harmonis dengan SBY.
“Jika Jokowi akhirnya memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat, maka hal ini akan menjadi momentum besar bagi terjadinya rekonsoliasi kekuatan politik Jokowi dan SBY, yang terbebas dari bayang-bayang tekanan Megawati,” ujar Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam kepada Kompas.com, Senin (2/10/2023) malam.
[irp posts=”12590″ ]
Umam menilai, pertemuan Jokowi dan SBY ini menegaskan bahwa kedua pemimpin yang selama ini berada di dua poros politik yang berbeda, tetap mampu membangun ruang komunikasi politik yang produktif menjelang Pemilu 2024.
Selain mendiskusikan isu politik kebangsaan, menurutnya, tidak menutup kemungkinan Jokowi dan SBY mendiskusikan sejumlah isu politik praktis, termasuk terkait Koalisi Indonesia Maju yang menjadi tempat bernaung bagi Demokrat.
“Jika benar, maka hal ini akan menambah moril perjuangan kubu pencapresan Prabowo Subianto, yang seolah kini telah didukung oleh dua tokoh presiden, yakni Presiden RI ke-6 SBY dan Presiden RI ke-7 Jokowi,” kata Umam.
Oleh karena itu, Umam bilang, merapatnya Demokrat ke kubu koalisi pemerintahan ini wajar jika memunculkan spekulasi tentang kemungkinan Demokrat mendapatkan jatah kursi menteri di tengah merebaknya isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.
Terlebih, posisi Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik belakangan tampak mulai bergeser ke tengah, sekalipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya.
Di sisi lain, Umam menambahkan, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan tampak semakin kencang dan berani menunjukkan garis perbedaan arah kebijakan dengan pemerintahan Jokowi.
Umam menilai, kondisi tersebut akan menjadi ujian bagi Jokowi, apakah ia benar-benar akan membuktikan bahwa dirinya betul-betul memegang kekuatan presidential dengan hak veto politik yang besar.
“Atau tetap akan tunduk di bawah bayang-bayang instruksi pimpinan partai asalnya yang konon pernah menyatakan keberatan atas masuknya Demokrat ke koalisi pemerintahan pada 2019 lalu,” pungkas Umam.
Diketahui, Jokowi menerima kunjungan SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin sore. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar satu jam lamanya.
Pertemuan ini memicu spekulasi bahwa Demokrat akan mendapat jatah kursi menteri di tengah santernya isu perombakan komposisi menteri.
Meski demikian, Demokrat enggan berandai-andai mengenai kemungkinan masuk dalam kabinet pemerintah.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, keputusan mengenai perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh Jokowi.
“Reshuffle itu ranahnya Bapak Jokowi,” kata Herzaky kepada Kompas.com, Senin (2/10/2023).
(kompas.com)
