INformasinasional.com-JAKARTA. Usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024 naik menjadi Rp 105 juta terus menuai banyak sorotan. Namun, Wakil Menteri Agama RI Saiful Rahmat Dasuki memastikan kenaikan harga biaya haji tersebut masih dalam pembahasan yang panjang.
“Itu kan usulan dan masih dibahas panjang,” kata Saiful kepada wartawan setelah menghadiri musyawarah kerja wilayah (Mukerwil) PPP DKI Jakarta, Jakarta, Minggu (19/11/2023).
Adapun usulan kenaikan biaya haji yang diusulkan oleh Kemenag sebesar Rp 105 juta per jemaah. Jumlah tersebut naik dibandingkan biaya haji tahun 2023 ini yang berada di kisaran angka Rp 90 juta.
BPIH sendiri bersumber dari dua komponen, yakni biaya yang ditanggung setiap jemaah atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan nilai manfaat yang akan ditanggung oleh Pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Kembali ke Saiful, menurutnya sebagai usulan, kenaikan itu nantinya perlu dikaji secara mendalam hingga menemukan titik terangnya. Dalam hal itu, pemerintah akan dilibatkan dalam penetapannya.
“Sebagai usulan tentu ini kan mencapai titik temu yang memang selayaknya gitu,” katanya.
“Pemerintah selalu hadir. Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tetap pemerintah melakukan pembiayaan terhadap jemaah,” sambungnya.
Lebih lanjut, Saiful menambahkan, jika tetap ada kenaikan terkait biaya haji, ia tetap akan melaksanakan sesuai keputusan akhir. Dia menyebut kenaikan biaya haji memang tidak bisa dihindari dan menyesuaikan dengan dolar serta riyal Arab Saudi.
“Ya kita tunggu hasil terbaiknya saja, kalau memang itu ya diputuskan ya kita laksanakan,” ujarnya.
[irp posts=”16298″ ]
“Selama ini kita butuh pengelolaan haji itu melalui BPKH, sudah di sana begitu juga dengan tenaga-tenaga di sana dan sebagainya. Dan ini kan terkait pergerakan kurs jadi akhirnya akan muncul biaya-biaya tadi. Itu kan usulan yang kita sampaikan” tutur dia
Usulan kenaikan ini diketahui menjadi sorotan berbagai pihak, dari mulai Wakil Presiden Ma’ruf Amin, hingga partai-partai politik
Wapres Ma’ruf Minta Dikaji Ulang
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Kemenag mengkaji apakah biaya tersebut sudah pantas atau belum untuk diberikan ke jemaah.
“Kemarin kan Menag mengajukan 30 persen sumbangannya, 70 persen (Bipih/Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dicoba untuk didiskusikan apa sudah pantas dengan 30 persen, atau harus masih ditambah subsidinya sehingga beban dari jemaah lebih kurang,” kata Ma’ruf Amin kepada wartawan di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).
Ma’ruf menyebutkan sudah memberi atensi soal pembiayaan haji dari awal. Ia mengatakan selama ini pembiayaan subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selalu lebih.
Saya sudah sering mengatakan bahwa selama ini biaya haji itu diberi subsidi separuh lebih sehingga memberatkan lembaga BPKH sehingga kadang hasil dari perkembangannya itu tergerus. Nah, kalau itu dibiarkan modalnya akan habis,” tutur Ma’ruf.
PKB Kritik Kenaikan Biaya Haji
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Marwan Dasopang mengkritik usulan Kemenag terkait BPIH tahun 2024 menjadi Rp 105 juta. Marwan juga menyoroti proporsi 70% persen biaya dibebankan ke jemaah dan 30% subsidi pemerintah.
“Usulan pemerintah ini, satu, terlalu memberikan angin kepada BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), tidak mempertimbangkan kemampuan jemaah, dari 90 juta tiba-tiba menjadi 105 juta, kemudian proporsinya 70-30, itu sama sekali tidak melihat keadaan jemaah,” kata Marwan kepada wartawan, Sabtu (18/11).
“Proporsi yang dibuat pemerintah berada pada posisi 73 juta yang akan dibayar jemaah, 23 juta yang dibayar oleh BKPH, itu menyulitkan,” jelasnya.
Marwan khawatir, akibat besaran biaya itu, banyak jemaah gagal berangkat haji. Dia menegaskan Komisi VIII DPR akan meminta penjelasan lebih dalam kepada pemerintah.
“Saya khawatir jemaah kita nanti banyak yang tidak berangkat haji karena tidak mampu melunasi, karena itu kita di Komisi VIII ada dua hal yang akan kita cermati, satu mengenai angka 105 itu dari mana munculnya?” kata dia.
PPP Minta Perhatikan Kemampuan Jemaah
Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PPP Syaifullah Tamliha berharap BPIH tetap sama dengan tahun 2023, yakni sebesar Rp 90 juta.
“Fraksi PPP masih cenderung dan mendorong jika memungkinkan dilakukan, maka sebaiknya diupayakan agar masih sama dengan BPIH 2023 yang ketika itu sebesar Rp 90.050.637,26 per haji regular,” kata Tamliha kepada wartawan, Sabtu (18/11/2023).
Pada 2023, disepakati jumlah yang harus dibayar jemaah sekitar 55%, yakni Rp 49,8 juta. Sedangkan sisanya bersumber dari nilai manfaat sebesar Rp 40,2 atau 44,7% dari BPIH.
FPPP tentunya akan mengawal dan mencermati hal ini dalam pembahasan-pembahasan bersama pemerintah dengan harapan usulan BPIH 2024 yang Rp 105 juta per jemaah tersebut masih bisa berubah dan dikurangi,” tutur dia.
Tamliha meminta pemerintah memperhatikan kemampuan jemaah haji. Dia menambahkan, jika harus ada kenaikan, semestinya itu tidak terlalu jauh dari biaya tahun sebelumnya.
“Pemerintah mesti bijaksana memperhatikan kemampuan jemaah, harus betul-betul melakukan perhitungan cermat dan bijak dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap sejumlah komponen layanan dalam usulan BPIH 2024 tersebut. Jika pun harus ada kenaikan, maka diharapkan tidak akan jauh kenaikannya,” sebut dia.(detikcom)
