Siapa Yang Layak Pimpin Langkat Kedepan

Tajuk Pagi

Siapa Yang Layak Pimpin Langkat Kedepan

KABUPATEN Langkat merupakan kabupaten paling ujung dibagian Barat Laut di Provinsi Sumatera Utara, PAD-nya banyak digali dari sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta sektor perdagangan.

Langkat butuh pemimpin yang arif dan bijaksana serta amanah. Karena, sumber daya manusia rakyatnya lebih maju dibanding sumber daya yang pernah dimiliki pemimpin di kabupaten Langkat selama 5 tahun terakhir.

Pilkada serentak memang akan berlangsung ditahun 2024 setelah usai Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Saat ini muncul disuarakan banyak kalangan, tiga nama tokoh masyarakat yang bakal digadang-gadang sebagai bakal calon Bupati maupun Wakil Bupati Langkat kedepan. Rizky Yunanda Sitepu yang merupakan Wakil Walikota Binjai, Tiorita br Surbakti selaku Ketua DPD Partai Golkar Langkat dan Syah Afandin yang kini masih menjabat Pelaksana tugas Bupati Langkat menggantikan Terbit Rencana Perangin Angin selaku Bupati Langkat non aktif.

Rizky Yunanda merupakan tokoh muda berbakat dan enerjik serta amanah. Rizky menjadi Ketua KNPI Langkat dua periode hingga saat ini, meski harus menjalankan tugas pemerintahan sebagai Wakil Walikota Binjai, Rizky mampu menjalaninya tanpa ada kegaduhan. Rizky mulai hangat dan ramai dibicarakan untuk maju menjadi bakal calon orang nomor satu di Langkat.

Tentang Tiorita br Surbakti yang kini aktif memimpin Partai Golkar Langkat, Tiorita merupakan istri dari Terbit Rencana Perangin Angin, namanya mulai melejit untuk menuju Langkat 1.

Kemudian Syah Afandin, politisi Partai Amanat Nasional yang kini masih menjabat pelaksana tugas Bupati Langkat, juga bakal maju menuju Langkat satu. Tetapi, sosok Syah Afandin disorot tidak layak jual untuk memimpin Langkat kedepan.

Dari sudut pandang, kesemerawutan wajah Langkat yang pernah dipimpin Syah Afandin terbilang belum ada kemajuan. Dua periode diadakannya pengumuman lelang pekerjaan di UKPBJ Pemkab Langkat terjadi keributan. Pameo ‘Fee proyek’ mulai 16% sampai 21%, dan bayar judul perkerjaan, dan segala macam terhadap rekanan pemenang lelang maupun penunjukan langsung paket proyek tidak bisa dihilangkan. Makelar-makelar pembagian proyek masih terpelihara rapi.

Dugaan penyuguhan proyek kepada ‘APH’ dan Politisi tampaknya tidak bisa terhenti untuk memuluskan dugaan korupsi dan gratifikasi yang sulit untuk diadili.

Kasus yang menjerat Terbit Rencana Perangin Angin Bupati Langkat nonaktif juga tentang fee proyek 16% – 21% dari setiap proyek yang dimenangkan rekanan, gratifikasi dan suap melalui makelarnya, yang saat ini juga terjadi di kepemimpinan Syah Afandin.

Wajah suram di jalan Proklamasi Kecamatan Stabat, sinar lampu jalan tak terpancar akibat tertutup rimbunan pepohonan, dijalan itu rawan kejahatan dan kecelakaan akibat jalan berlubang.

Kedepan, pejabat pelaksana tugas dan Kepala Daerah ada baiknya pejabat yang terhubung ke Istana untuk memutus mata rantai intervensi ‘APH’ seperti Walikota Medan dan Walikota Solo. Sehingga Kepala Daerah tidak terganggu dalam melelang jenis pekerjaan bersumber biaya APBD.

Berharap, masyarakat kedepan lebih cerdas dan memahami siapa calon Bupati Langkat yang dipandang mampu berbuat amanah, berharap juga bakal calon pemimpin bisa membaca diri.*