INformasinasional.com-LANGKAT. Sekelompok guru honorer peserta korban seleksi rekrutmen penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 melakukan aksi damai dihalaman kantor Bupati Langkat, Jumat (27/9/2024) sore. Mereka mendesak PJ Bupati Langkat Faisal Hasrimy segera mencopot Dr Syaiful Abdi selaku kadis Pendidikan Langkat dan Eka Syahputra Depari selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Langkat yang keduanya berstatus tersangka oleh Polda Sumut kasus suap rekrutmen PPPK Langkat 2023.
“Berdasarkan hasil putusan PTUN 26 September 2024 yang mengabulkan gugatan pemohon untuk membatalkan pengumuman kelulusan PPPK 2023. Dan telah ditetapkannya 5 tersangka oleh Polda Sumatera Utara dalam kasus pungli/suap PPPK Langkat, kami meminta PJ Bupati Langkat mencopot jabatan mereka,” kata Febri Wahyu Suganda, koordinator aksi dari aliansi guru honorer peserta rekrutmen PPPK Langkat 2023 kepada Informasinasional.com.
[irp posts=”31625″ ]
Didampingi Wahyu Bima Mahruzar SPd dan Irwansyah SPd, Febri Wahyu Suganda menyampaikan orasinya, Stop kriminalisasi atas nama guru honorer atas nama Meilisyah Ramadhani.
[irp posts=”31572″ ]
“PJ Bupati Langkat diminta segera melaksanakan hasil putusan PTUN Medan terkait permasalahan PPPK Guru tahun 2023,” teriak Febri Suganda.
Aksi aliansi guru korban kezoliman rekrutmen PPPK Langkat 2023 ini mendapat pengamanan dari Polres Langkat sesuai izin pemberitahuan sebelumnya ke Mapolres Langkat.
Menanggapi aksi guru, PJ Bupati Langkat diwakili Asisten III Adminitrasi Umum Pemkab Langkat, Musti SE MSi, mengatakan, intinya PJ Bupati Langkat taat aturan.
“Pak PJ Bupati taat aturan, jika nanti putusan pemerintah pusat untuk menonaktifkan, Pak PJ juga atas mentaati aturan dari pemerintah pusat,” kata Musti
Terkait putusan PTUN Medan untuk membatalkan kelulusan seleksi PPPK 2023, Musti tidak berani menjawab karena belum adavarahan dari PJ Bupati Langkat.
“Nanti Pak PJ yang berwenang menjawab,” kata Musti kepada wartawan.
Aksi tandingan dibubarkan
Sedikitnya 200-an guru PPPK penerima SK Pengangkatan PPPK tahun 2023 juga menggelar aksi tandingan untuk menghalang-halangi aksi guru honorer korban kezoliman rekrutmen PPPK 2023.
Mereka menggelar 6 spanduk yang bertuliskan mengangkat dan menyanjung Kadis Pendidikan dan Kepala BKD Langkat. Walau aksi mereka tidak mendapatkan izin berorasi dan berkumpul sertaenutup akses jalan menuju kantor Bupati Langkat dan Gedung DPRD Langkat.
Mereka sempat berorasi dengan pantang di Tribun Alun Alun Amir Hamzah Stabat, tepatnya didepan Kantor Bupati Langkat.
“Jangan coba-coba mereka mendesak membatalkan SK yang sudah kita terima, kita siap hadapi dan siap menghalangi,” kata Edi, salah seorang orator aksi guru tandingan.
Usai orasi, duaratusan guru penerima SK Pengangkatan PPPK 2023 pun melakukan long mars dengan membentangkan spanduk besar, dari Tribun Alun Alun Amir Hamzah Stabat menuju gedung DPRD Langkat dan menghalang-halangi pengguna jalan.
Setiba di depan gedung DPRD Langkat, mereka berorasi dengan menggunakan pengeras suara. Dan akhirnya dibubarkan personil Polres Langkat.
“Jika ibu-ibu guru mau berorasi menyampaikan mendapat, silahkan sebelumnya memberitahukan ke Polres, sehingga bisa diketahui dan diberikan pengamanan. Sekarang silahkan kita bubar,” kata Kabag Ops Polres Langkat Kompol Abdul Rahman dihadapan masa aksi tandingan. Masapun membubarkan diri.
Diberitakan sebelumnya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang mengabulkan sebahagian gugatan yang mereka gugat di PTUN Medan.
Hal ini dibenarkan Tim Kuasa Hukum kalangan guru honorer dari LBH Medan Irvan Saputra SH MH, Kamis (26/9/2024) sore.
“Benar Bang. Untuk lengkapnya, besok, Jum’at (27/9/2924) kita akan menggelar konperensi Pers di Kantor LBH Medan,” kata Irvan Saputra melalui pesan WhatsApp-nya, Kamis.
Irvan Saputra melalui WhatsApp-nya juga mengirimkan cuplikan salinan putusan PTUN Medan tentang gugatan pemohon dari kalangan guru honorer Langkat.
[irp posts=”31625″ ]
Isi putusan PTUN berdasarkan gugatan sengketa TUN Nomor 30/G/2024/PTUN.MDN tersebut jelas disebutkan bahwa :
1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebahagian.
2. Menyatakan batal : Pengumuman Nomor : 810/2998/BKD/2023 Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat serta Pengisian Daftar Riwayat Hidup untuk Pengusulan Penetapan NI PPPKPPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 Beserta Lampirannya Tanggal 22-12-2023 Khusus Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Guru 2023.
3. Mewajibkan Penggugat untuk Mencabut Pengumuman Nomor : 810/2998/G/BKD/2023 Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat serta Pengisian Daftar Riwayat Hidup untuk Pengusulan Penetapan NI PPPKJabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 Beserta Lampirannya Tanggal 22-12-2023 khusus Rekapitulasi Hasil seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Guru 2023.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mengumumkan Kembali Seleksi Kelulusan PPPK Kabupaten Langkat Tahun 2023 berdasarkan Hasil Computer Asisted Test (CAT) khusus Rekapitulasi Hasil seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Guru 2023.
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 247 secara bersama untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp7. 810.500.
Dari hasil putusan Hakim PTUN tersebut dapat disimpulkan, bahwa apa yang dilakukan Tim Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Kabupaten Langkat bermasalah, serta dugaan indikasi korupsi saat seleksi penerimaan guru honorer PPPK 2023 Langkat, benar bermasalah.
(Misadi)
