INformasinasional.com-JAKARTA. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai manajemen pemerintahan hingga pemberantasan korupsi. Kata Sultan HB X, Prabowo menginginkan langkah-langkah perbaikan ke depan sehingga mengurangi kebocoran anggaran.
“Saya kira penjelasan di samping program ya, tapi bicara juga menyangkut masalah manajemen pemerintahan, mencakup pemberantasan korupsi. Bagaimana langkah-langkah ini bisa diperbaiki sesuai dengan kebutuhan sehingga dengan arah pembangunan itu berkurang kebocorannya dan sebagainya,” kata Sultan HB X kepada wartawan di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).
Sultan HB X mengatakan penggunaan anggaran yang tepat sasaran bisa dialokasikan ke manfaat lain sehingga memiliki nilai. Kesejahteraan publik pun bisa meningkat.
“Berarti kan sebetulnya bisa menambah potensi yang ada untuk bisa arah ini jadi sesuatu yang memang punya nilai yang lebih bersih, lebih accountable kan gitu ya pada publik sehingga kesejahteraan itu juga bisa makin meningkat,” ucapnya.
“Jika diharapkan karena relatif yang hadir para pengambil keputusan bagaimana bisa bersama-sama punya kesepakatan untuk mengurangi kebocoran administrasi, arah pembangunan juga diarahkan dengan betul, sehingga tidak menambah potensi, saya kira itu aja,” lanjutnya.
Sultan HB X menyebut tidak ada arahan spesifik dari Prabowo. Secara, menurutnya, Prabowo bicara langkah strategis yang nantinya dipaparkan secara teknis oleh para Anggota Kabinet dalam diskusi.
“Nanti setelah ini kan aplikasinya kan di menteri-menteri, menteri-menteri yang akan bicara di belakang gitu. Karena presiden kan bisa lebih-lebih strategis, jadi (pemberantasan) korupsi, bagaimana kebocoran APBN, APBD bisa dikurangi, berarti kan bisa menambah volume meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak average 5% tapi yang bisa 8% kan akhirnya kan bisa begitu,” ujarnya.
Sultan HB X mengatakan Prabowo tidak menyinggung perihal pilkada hingga penetapan UMP. Menurutnya, mengenai pilkada akan dibeberkan rinci oleh KPU hingga Bawaslu.
“Nggak, nggak. Saya kita baru nanti KPU sama Bawaslu gitu ya. Tapi yang terakhir ya, belum belum hanya secara umum dari dari programnya aja, dari program beliau,” ujarnya.(dtc)
