INformasinasional.com-LANGKAT.Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Langkat Command Center, Kantor Bupati Langkat, Senin (9/12/2024). Rapat ini dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Analis Kebijakan Ahli Utama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait.
Rakor ini digelar untuk menindaklanjuti arahan Kementerian Dalam Negeri mengenai pengendalian inflasi daerah dan kebijakan penetapan upah minimum tahun 2025. Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati menyampaikan perkembangan positif inflasi di Kabupaten Langkat.
“Inflasi Year on Year (YoY) pada November 2024 sebesar 1,55%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan harga sejumlah komoditas seperti cabai rawit, minyak goreng, dan tahu mentah berkontribusi signifikan dalam pengendalian inflasi,” ujar Faisal Hasrimy.
Berdasarkan Indeks Perubahan Harga (IPH) minggu pertama Desember 2024, terjadi penurunan harga pangan sebesar 0,03% dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan efektivitas langkah pengendalian yang telah dilakukan.
Selain membahas inflasi, kebijakan upah minimum menjadi fokus penting dalam rakor ini. Faisal menekankan bahwa kebijakan penetapan upah minimum harus mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2024. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan rampung sebelum 18 Desember 2024 dan mulai berlaku 1 Januari 2025.
“Kolaborasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja sangat diperlukan untuk menciptakan hubungan industrial yang kondusif. Kami juga mendorong penyusunan Struktur dan Skala Upah (SUSU), mengingat upah minimum hanya sebagai jaring pengaman,” tambahnya.
[irp posts=”34900″ ]
Rakor juga membahas arahan Presiden Prabowo Subiyanto terkait ketahanan pangan melalui Gerakan Tanam Serentak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, mendukung swasembada pangan, dan menghadapi tantangan global.
“Pemangku kepentingan di Langkat harus bersinergi mendukung program berbasis komunitas ini agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Faisal.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mengawal kebijakan pengendalian inflasi dan kebijakan ekonomi guna mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat secara optimal. (Misnoadi)
