INformasinasional.com-MANILA. Situasi kembali memanas antara Filipina dan China terkait sengketa Laut China Selatan yang terus berlanjut. Otoritas Manila melayangkan protes secara resmi kepada Beijing atas kehadiran kapal-kapal penjaga pantai China di perairan dangkal Laut China Selatan yang menjadi sengketa kedua negara.
Filipina juga menyerukan kepada China untuk segera menghentikan “tindakan eskalasi” di perairan strategis tersebut. Manila menyebut sejumlah kapal penjaga pantai, kapal milisi dan Angkatan Laut Beijing terdeteksi di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina.
Protes yang dilayangkan Filipina itu, seperti dilansir Reuters, Senin (13/1/2025), berkaitan dengan kehadiran dua kapal Penjaga Pantai China pada 5 dan 10 Januari di dalam dan di sekitar Scarborough Shoal yang disengketakan, salah satunya adalah kapal sepanjang 165 meter yang disebut Manila sebagai “monster”.
Disebutkan oleh Filipina bahwa sebuah helikopter Angkatan Laut China juga dikerahkan di area tersebut.
“Tindakan eskalasi kapal dan pesawat China ini mengabaikan hukum Filipina dan hukum internasional,” kata Dewan Maritim Nasional Filipina, sebuah kelompok antarlembaga yang bertugas menegakkan kepentingan negara di lautan.
“China seharusnya mengarahkan kapal-kapalnya untuk berhenti melakukan tindakan ilegal yang melanggar hak kedaulatan Filipina di dalam ZEE,” imbuh Dewan Maritim Nasional Filipina dalam pernyataannya.
Kedutaan Besar China di Manila belum memberikan komentarnya atas protes yang dilayangkan Filipina. Namun Beijing sebelumnya menegaskan Scarborough Shoal sebagai wilayahnya dan menuduh Filipina melakukan pelanggaran wilayah.
Ketegangan antara Filipina, sekutu Amerika Serikat (AS), dan China semakin meningkat dalam dua tahun terakhir. Perselisihan sering terjadi antara kapal penjaga pantai kedua negara di perairan Laut China Selatan,yang hampir seluruh wilayahnya diklaim oleh Beijing sebagai kedaulatannya.
Pernyataan Filipina itu disampaikan beberapa jam setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr melakukan panggilan virtual dengan Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba. Ketiga pemimpin membahas perilaku China di Laut China Selatan.
Klaim ekspansif China yang tumpang tindih dengan ZEE Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Jalur perairan yang disengketakan ini merupakan jalur pelayaran strategis yang dilalui oleh perdagangan tahunan mencapai US$ 3 triliun.
Keputusan pengadilan arbitrase internasional tahun 2016 lalu menyatakan klaim China, berdasarkan peta bersejarahnya, tidak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional. Beijing tidak mengakui keputusan tersebut.(detikcom)
