INformasinasional.com-PEKANBARU, RIAU. Isu ketahanan energi menjadi sorotan utama dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Mewujudkan Swasembada Energi Nasional: Tantangan dan Solusi, yang berlangsung di Sultan Ballroom Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru, Provinsi Riau, Sabtu (8/2/2025). Seminar ini merupakan bagian dari peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang berlangsung Bumi Lancang Kuning itu.
Hadirkan sejumlah tokoh penting di sektor energi dan pemerintahan, di antaranya Kepala SKK Migas CW Wicaksono, Pjs GM Pertamina Hulu Rokan (PHR) Mohammad Taufan, Ketua Komisi III DPRD Riau Edy Basri, serta Dewan Penasihat PWI Pusat Banjar Hairudin. Diskusi dipandu oleh Syarif Dayan dan dihadiri ratusan peserta dari delegasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) provinsi se-Indonesia.
Kegiatan ini juga diisi dengan pelatihan liputan migas bagi jurnalis guna meningkatkan pemahaman mereka tentang industri energi.
Kepala SKK Migas CW Wicaksono mengatakan, bahwa swasembada energi adalah kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi dalam negeri.
[irp posts=”36862″ ]
“Kita harus mampu menciptakan ketahanan energi melalui strategi yang tepat. Riau, sebagai salah satu daerah penghasil migas terbesar, memiliki peran penting dalam upaya ini,” katanya.
Menurutnya, eksplorasi dan investasi di sektor energi harus terus dilakukan agar produksi migas tetap optimal dan mampu memenuhi kebutuhan nasional.
Sama dengan yang disampaikan Pjs GM PHR, Mohammad Taufan. Ianya mengungkapkan bahwa saat ini PHR sedang mengembangkan sumur-sumur eksplorasi baru yang diharapkan dapat menopang pencapaian swasembada energi nasional.
“Beberapa sumur yang telah ditemukan sedang dalam tahap pengembangan. Ini menjadi harapan bagi peningkatan produksi minyak nasional,” katanya.
Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan eksplorasi migas bergantung pada keberlanjutan investasi serta dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPRD Riau, Edy Basri, menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan pendapatan migas agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Riau.
“Ironis, Riau adalah daerah penghasil energi, tetapi kesejahteraan masyarakatnya belum mencerminkan potensi yang dimiliki. Kami berharap ada kontribusi lebih besar bagi daerah dari sektor migas ini,” katanya.
Menurutnya, pendapatan migas seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Riau.
Peran Jurnalis dalam Mengawal Kebijakan Energi
Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menekankan peran penting pers dalam menyampaikan informasi yang akurat dan objektif terkait kebijakan energi.
“Melalui pelatihan liputan migas ini, kami berharap para jurnalis semakin memahami kompleksitas industri energi dan dapat menyampaikan informasi yang edukatif kepada masyarakat,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pers harus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam memastikan kebijakan energi yang adil dan transparan.
Seminar Nasional dalam rangka HPN 2025 ini menegaskan bahwa swasembada energi bukan sekadar target, tetapi kebutuhan strategis demi ketahanan energi nasional. Dengan potensi besar yang dimiliki Riau, eksplorasi dan produksi migas yang berkelanjutan menjadi langkah utama dalam mencapai tujuan tersebut.
Namun, upaya ini harus dibarengi dengan kebijakan yang berpihak pada daerah penghasil, transparansi dalam pengelolaan pendapatan migas, serta dukungan investasi yang berkelanjutan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, dan media, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemandirian energi yang tidak hanya menguntungkan secara nasional, tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi daerah-daerah penghasil migas seperti Riau.
Reporter: Misno Adi
