INformasinasional.com – LANGKAT.Belum usai polemik terkait kasus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang mengguncang Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P&P) Kabupaten Langkat, kini muncul dugaan penyimpangan baru yang menyeret sejumlah Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) serta seorang pejabat di instansi tersebut.
Kasus ini terungkap setelah seorang pengusaha percetakan asal Medan mengaku merasa dirugikan. Ia mengklaim telah menerima pesanan dari seorang oknum Kepala Bidang (Kabid) SMP berinisial GMG untuk mencetak ribuan set foto pejabat negara dan lambang Burung Garuda. Namun, setelah pesanan selesai, pihak Ketua K3S yang bertanggung jawab mendistribusikan barang tersebut justru menolak menerima dengan alasan sudah memiliki barang serupa.
Merasa dirugikan, pengusaha percetakan tersebut berusaha menemui GMG untuk meminta pertanggungjawaban. Namun, upayanya menemui jalan buntu karena GMG dikabarkan sulit dihubungi dan tidak berada di tempat saat didatangi ke kantor.
Dugaan praktik tidak terpuji ini kemudian menjadi perbincangan publik dan menuai berbagai tanggapan negatif. Mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Sedulur Syahafandin pun turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas P&P Langkat pada Senin (10/3/2025).
[irp posts=”38296″ ]
Dalam orasinya, koordinator aksi, Dicky, menyampaikan sejumlah tuntutan yang dianggap sebagai langkah konkret untuk memperbaiki mutu pendidikan di Kabupaten Langkat. Berikut tuntutan mereka:
- Mendesak Bupati Langkat agar mencopot Kabid SMP, GMG.
- Meminta Kepala Dinas P&P mengevaluasi para Ketua K3S yang diduga menjadi perpanjangan tangan GMG dalam melancarkan aksinya.
- Meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut kasus ini dan menindak tegas pihak yang terlibat.
Menurut Dicky, dugaan penyimpangan ini berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp7 miliar, yang diduga menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ia juga menekankan bahwa praktik seperti ini dikhawatirkan telah meluas dan melibatkan para Ketua K3S sebagai alat untuk menjalankan aksi GMG.
Aksi unjuk rasa tersebut tidak mendapatkan respons dari pihak Dinas P&P, karena tidak ada pejabat yang bersedia menemui massa. Sebelum membubarkan diri, para demonstran berjanji akan melanjutkan aksi serupa di Mapolda Sumatera Utara dengan jumlah massa yang lebih besar.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas P&P Langkat, Robert Ginting, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler tidak memberikan respons. Hingga berita ini diterbitkan, pesan singkat yang dikirimkan juga belum mendapat jawaban.
Kasus ini semakin menarik perhatian publik, dan banyak pihak yang berharap agar aparat penegak hukum segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Langkat.
(Laporan: M Zaid Lbs)
