INformasinasional.com-MEDAN. Bupati Langkat H Syah Afandin SH menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program pendidikan inklusif dengan menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Pembentukan Sekolah Rakyat serta Dialog Pilar-Pilar Sosial yang digelar oleh Kementerian Sosial RI di Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (11/4/2025).
Acara strategis ini dihadiri langsung oleh Menteri Sosial RI Drs Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Nasution SE MM, serta para kepala daerah, Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, pendamping PKH, Tagana, TKSK, dan PSM se-Sumatera Utara.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan bagi masyarakat marjinal, terutama anak-anak dari keluarga miskin yang termasuk dalam Desil 1 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
[irp posts=”39294″ ]
“Sekolah Rakyat akan menjadi lembaga pendidikan non-formal berbasis asrama yang sepenuhnya gratis, mencakup kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, hingga perlengkapan sekolah. Pemerintah akan menanggung seluruh biaya,” ungkap Gus Ipul.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat di tahap awal, separuh didirikan oleh pemerintah dan sisanya oleh sektor swasta. Sumatera Utara termasuk daerah prioritas dalam program ini, dengan fokus pada pemanfaatan aset daerah sebagai lahan pembangunan.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan bahwa dari 33 kabupaten/kota di Sumut, sebanyak 21 daerah telah mengajukan usulan pembentukan Sekolah Rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Langkat H. Syah Afandin menyatakan dukungan penuh terhadap program ini dan menyebutnya sebagai langkah nyata dalam mewujudkan keadilan sosial melalui pendidikan berkualitas.
“Program ini sejalan dengan visi kami di Kabupaten Langkat, yakni memastikan setiap anak memiliki akses terhadap pendidikan yang layak. Kami siap mengalokasikan aset daerah sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Syah Afandin juga menilai program ini sangat strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan yang selama ini menjadi tantangan utama di daerah tertinggal. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah siap berkolaborasi dalam penyusunan strategi implementasi di lapangan.
Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi interaktif dan pemaparan strategi implementasi Sekolah Rakyat di tiap daerah, serta pembahasan peran aktif pilar-pilar sosial dalam mendukung keberlanjutan program.
Dengan terbangunnya komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah konkret dalam menciptakan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(Misnoadi)
