INformasinasional.com, Jakarta – Menteri Luas Negeri AS Marco Rubio memerintahkan kedutaan dan kantor konsulat untuk tidak mengeluarkan izin visa pelajar atau pertukaran mahasiswa tambahan. Hal itu sebagai dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mencabut izin Harvard menerima mahasiswa asing.
Dilansir AFP, Selasa (28/5/2025), kebijakan penangguhan pemrosesan visa pelajar itu ditandatangani oleh Marco Rubio. Kebijakan itu memerintahkan kedutaan dan konsulat untuk tidak mengizinkan “visa pelajar atau pertukaran tambahan… kapasitas penunjukan hingga panduan lebih lanjut dikeluarkan.”
Selain itu Departemen Luar Negeri juga “berencana untuk mengeluarkan panduan tentang pemeriksaan media sosial yang diperluas untuk semua aplikasi tersebut.”
Kebijakan tersebut mengisyaratkan bahwa penangguhan tersebut dapat berlangsung singkat, memerintahkan kedutaan untuk menerima panduan baru dalam “beberapa hari mendatang,” meskipun misi AS sudah sering melihat penundaan besar dalam pemrosesan aplikasi.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce tidak mengomentari secara langsung kebijakan tersebut. Namun ia mengatakan “kami menganggap serius proses pemeriksaan siapa saja yang masuk ke negara ini.”
“Tujuannya, seperti yang dinyatakan oleh presiden dan Menteri Rubio, adalah memastikan bahwa orang-orang yang ada di sini memahami hukum yang berlaku, bahwa mereka tidak memiliki niat kriminal, bahwa mereka akan berkontribusi terhadap pengalaman di sini, betapa pun singkat atau lamanya status mereka,” kata Bruce.
Saat ditanya apakah mahasiswa yang ingin belajar di kampus AS harus bersiap untuk mendapatkan visa sebelum semester dimulai pada musim gugur, Bruce hanya meminta calon mahasiswa mengikuti proses yang normal.
“Jika Anda akan mengajukan visa, ikuti proses dan langkah-langkah yang normal, (dan) bersiaplah untuk diperiksa,” ujarnya.
Pada Minggu lalu, Rubio mengatakan telah mencabut ribuan visa sejak Trump menjabat pada tanggal 20 Januari. Rubio telah menggunakan undang-undang yang tidak jelas yang memungkinkan menteri luar negeri untuk mengusir orang asing karena kegiatan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan kebijakan luar negeri AS. Sasaran yang paling terlihat adalah para mahasiswa yang terlibat dalam aktivisme terkait Gaza.
Pejabat pemerintahan Trump menuduh para mahasiswa bersikap anti-Semitisme, tuduhan yang dibantah keras oleh sejumlah orang yang menjadi sasaran.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat mengumumkan pencabutan sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVP) yang dimiliki Harvard pada Kamis (22/5). Program itu diketahui menjadi sistem utama yang mengizinkan mahasiswa asing menempuh pendidikan di Amerika.
Pihak Harvard mengecam keras kebijakan Trump itu. Sebagai respons, Harvard telah mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintahan Trump ke pengadilan federal Boston pada Jumat (23/5).(dtc)
