INformasinasional.com, MEDAN – Rencana pelantikan Ir Togap Simangunsong MApp Sc sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) yang semula dijadwalkan Rabu (9/7/2025) resmi ditunda. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan agenda tersebut bergeser ke Jumat (11/7/2025) pukul 14.00 WIB di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan.
Penundaan ini memunculkan tanda tanya dipublik. Pasalnya, pelantikan Togap Simangunsong yang santer disebut-sebut sebagai calon kuat Sekdaprov Sumut sudah menjadi perbincangan hangat sejak kursi itu kosong setelah Ir Arief S Trinugroho MT memasuki masa pensiun.
“Ditunda menjadi hari Jumat,” ungkap seorang sumber terpercaya dilingkungan Pemprov Sumut kepada wartawan, Selasa (8/7/2025). Sumber yang enggan disebutkan namanya itu menyebutkan pelantikan akan dilakukan usai salat Jumat, meski waktu pastinya masih menunggu kepastian dari Gubernur Sumut Bobby Nasution.
“Pak Gubernur langsung yang akan melantik,” tambahnya, memperkuat kabar bahwa Bobby Nasution mengambil peran penuh dalam prosesi pelantikan pejabat eselon I itu.
Jejak Karier Togap dan Kursi Panas Sekdaprov Sumut
Togap Simangunsong bukanlah sosok asing dibirokrasi nasional. Saat ini ia menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Namanya semakin berkibar setelah dipercaya menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara pada September 2025 lalu. Kepercayaan yang diberikan oleh Mendagri Tito Karnavian kepada Togap menjadi modal kuat untuk menduduki kursi strategis di Pemprov Sumut.
Kursi Sekdaprov Sumut sendiri sejak awal tahun hanya diisi oleh Penjabat (Pj), Ir MA Effendy Pohan MSi, pasca pensiunnya Arief S Trinugroho. Banyak pihak menilai, penunjukan Sekda definitif sangat krusial untuk mempercepat roda pemerintahan, terlebih di tahun politik menjelang Pilkada 2025.
Yang menarik, penunjukan Togap Simangunsong ini juga dikaitkan dengan pernyataan Gubernur Sumut Bobby Nasution beberapa bulan lalu. Dalam Perayaan Paskah di Medan (27/4/2025), Bobby secara terbuka meminta restu kepada Ephorus HKBP, Pdt Dr Viktor Tinambunan MST, bahwa calon Sekdaprov Sumut berasal dari jemaat HKBP.
Hal ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa Togap merupakan jemaat HKBP Rawamangun Jakarta. Manuver Bobby ini oleh sebagian pengamat dianggap sebagai langkah politis untuk merangkul suara umat Kristiani di Sumut, wilayah yang selama ini dikenal plural dan sensitif dalam hal representasi etnis serta agama dibirokrasi.
Namun, hingga berita ini diturunkan, Bobby Nasution belum memberikan pernyataan resmi terkait penundaan tersebut. Kepala Badan Kepegawaian Sumut, Sutan Tolang Lubis, yang dihubungi beberapa kali oleh wartawan juga memilih bungkam.
“Iya kabarnya begitu, tapi kita tunggu saja pengumuman resmi dari bapak gubernur,” kata salah satu pejabat tinggi Pemprov Sumut yang juga meminta identitasnya dirahasiakan.
Penundaan pelantikan ini memantik sejumlah spekulasi. Apakah murni alasan teknis jadwal pimpinan? Atau ada dinamika politik yang membuat pelantikan harus diatur ulang?
Beberapa analis menilai, penundaan ini bisa jadi terkait dengan tarik-menarik kepentingan ditingkat elit. Posisi Sekdaprov dianggap strategis karena berperan sebagai motor penggerak pemerintahan dan pembangunan di Sumut.
Penundaan pelantikan pejabat setingkat Sekda tentu bukan hal sepele. Bisa saja ada intervensi politik, atau adanya masukan mendadak dari pusat.
Publik Sumut kini menanti kejelasan. Apakah pada Jumat (11/7/2025) Togap Simangunsong benar-benar dilantik? Ataukah penundaan ini akan kembali terjadi?
Disisi lain, beberapa aktivis masyarakat sipil menyerukan agar proses penunjukan pejabat tinggi daerah dilakukan secara transparan tanpa dikaitkan dengan isu identitas atau kepentingan kelompok tertentu.
Sumut butuh Sekda yang profesional dan mampu menjawab tantangan pemerintahan, bukan Sekda hasil kompromi politik.
Jika pelantikan jadi dilakukan, maka Togap Simangunsong akan menjadi Sekdaprov Sumut definitif yang diharapkan mampu menyinergikan program strategis Gubernur Bobby Nasution dengan pemerintahan pusat, terutama jelang tahun politik yang sarat dinamika.(Misno Adi)
