INformasinasional.com, LANGKAT – Tahun Anggaran (TA) 2024 menjadi babak paling kelam dalam sejarah keuangan Kabupaten Langkat. Untuk pertama kalinya sejak kabupaten ini berdiri, laporan keuangan pemerintah daerah mencatat defisit fantastis senilai Rp 242.457.500.933 atau lebih dari Rp 242 miliar.
Tragedi anggaran ini terjadi dibawah kepemimpinan Pj Bupati Faisal Hasrimy MAP, yang kini meninggalkan jabatan tersebut untuk menempati posisi Kadis Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Ia pergi meninggalkan warisan persoalan akut yang mengundang kritik keras berbagai pihak.
Defisit Fantastis yang Mengejutkan Publik
Rapat paripurna DPRD Langkat yang digelar Senin (7/7/2025) mengungkap secara gamblang kondisi keuangan Pemkab Langkat. Dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024 disebutkan, pendapatan daerah mencapai Rp 2,529 triliun, sedangkan belanja membengkak hingga Rp 2,772 triliun.
Realisasi belanja dan transfer bahkan menembus angka Rp 2,645 triliun atau 95,42% dari pagu. Ketimpangan ini menghasilkan defisit senilai Rp 243 miliar, sebuah angka yang menjadi rekor buruk bagi Pemkab Langkat.
“Ini sejarah kelam bagi Langkat. Selama ini kita tidak pernah melihat defisit sebesar ini,” kata salah satu anggota DPRD yang ikut dalam paripurna tersebut.
Pengadaan Smartboard dan Mobiler Jadi Sorotan
Tak hanya soal defisit, pemborosan anggaran juga mengemuka di sektor pendidikan. Pengadaan mobiler dan smartboard untuk sekolah-sekolah di Langkat yang dianggarkan lewat APBD 2024 dengan harga Rp 158 juta per unit, kini menjadi simbol kegagalan perencanaan.
Banyak smartboard tersebut mangkrak di gudang karena sekolah penerima tidak memiliki jaringan internet untuk mengoperasikannya. Guru-guru pun mengaku tidak dilatih menggunakannya.
“Alatnya ada, tapi tidak bisa dipakai. Jaringan internet di sekolah kami belum ada. Jadi sekarang hanya tersimpan di ruang kepala sekolah,” ujar seorang guru di salah satu SMP negeri di Langkat, yang meminta namanya dirahasiakan.
Tokoh Masyarakat: Ada Dugaan Kerugian Negara
Ketua LSM Roda Transparansi Sumatera Utara, A Elafsin menilai Faisal Hasrimy gagal total dalam memimpin.
“Kita berharap Kejatisu (Kejaksaan Tinggi Sumut) mau mengungkap dugaan kerugian negara dalam pengadaan mobiler dan smartboard di Langkat. Ini bukan persoalan kecil, ada potensi penyalahgunaan anggaran,” kata aktifis LSM Roda Transparansi itu, Rabu (9/7/2025).
Ia menambahkan, Faisal Hasrimy meninggalkan citra buram bagi Langkat. “Beliau memimpin tanpa legacy positif. APBD dan APBN yang besar tidak menghasilkan pembangunan signifikan. Malah, yang kita warisi adalah masalah keuangan serius,” tegasnya.
Saldo Kas yang Menyedihkan
Di penghujung tahun 2024, saldo kas Pemkab Langkat hanya tersisa Rp 49,5 miliar. Jumlah ini dinilai sangat minim untuk menopang kebutuhan operasional pemerintah daerah di awal tahun berikutnya.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Langkat, Seribana Peranginangin, akhirnya diskors hingga 25 Juli 2025 untuk pembahasan lanjutan. “Rapat pengantar keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 diskors hingga 25 Juli 2025,” ujarnya menutup sidang.
Masyarakat Resah, Penegak Hukum Ditantang Bertindak
Defisit keuangan dan dugaan pemborosan anggaran kini menjadi bola panas di tengah masyarakat Langkat. Publik berharap Kejaksaan dan aparat penegak hukum tidak tinggal diam menghadapi persoalan ini.
“Jangan sampai ini jadi tradisi buruk. Kalau tidak ada sanksi, pejabat-pejabat selanjutnya akan menganggap pemborosan seperti ini hal biasa,” ujar seorang aktivis muda Langkat.
Kini, semua mata tertuju pada aparat hukum. Akankah kasus ini diusut hingga tuntas? Ataukah hanya akan menjadi deretan cerita pahit yang tak pernah terjawab?(Misno Adi)
