INformasinasional.com, Humbahas – Suasana Aula KPU Humbang Hasundutan mendadak bergemuruh. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menegaskan tekad bulat: Pemilu 2024 harus berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas tanpa kompromi!
Pernyataan keras ini disampaikan langsung Ketua Bawaslu Humbahas, Henri W. Pasaribu, bersama anggota Efrida Purba dan Eduard B. Sianturi, didampingi jajaran sekretariat, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Teknis Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Rabu (21/8/2024).
FGD strategis ini menghadirkan seluruh elemen penting: KPU, Forkopimda, Pemkab, partai politik, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, hingga organisasi kepemudaan. Tujuannya jelas: menghimpun masukan, menguliti kelemahan, sekaligus melahirkan rekomendasi tajam untuk perbaikan regulasi pemilu ke depan.
Henri menegaskan bahwa penataan daerah pemilihan (Dapil) di Humbahas saat ini relatif efektif. Namun, ia mewanti-wanti kemungkinan besar akan adanya pemekaran kecamatan yang berpotensi mengubah peta politik daerah.
“Bawaslu memastikan penetapan dapil tetap mengacu prinsip regulasi. Jika ke depan ada pemekaran wilayah, penyesuaian harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan partisipatif,” tegas Henri penuh penekanan.
Sementara itu, anggota Bawaslu, Efrida Purba, menyoroti lemahnya kepatuhan peserta pemilu dalam menyampaikan pemberitahuan kampanye. Banyak dokumen administrasi tidak lengkap, sehingga menyulitkan pengawasan.
“Pencegahan selalu jadi prioritas. Tapi jika pelanggaran terbukti, Bawaslu tidak akan ragu untuk menindak melalui Sentra Gakkumdu,” tandasnya.
Dari sisi pemerintah daerah, Asisten Pemerintahan Jaulim Simanullang menyampaikan bahwa Pemkab Humbahas siap jadi supporting system penyelenggara pemilu. Namun ia menegaskan agar pembiayaan lebih efisien.
“Sudah saatnya pendanaan pemilu diambil langsung dari APBN, bukan lagi hibah APBD,” ujarnya tegas.
Komitmen pengamanan juga mengemuka. Danramil Doloksanggul menegaskan soliditas TNI-Polri, sementara Polres Humbahas memastikan akan memberikan pengawalan penuh agar pesta demokrasi berjalan aman, damai, dan kondusif.
Tak kalah keras, tokoh adat dan agama mendesak agar alat peraga kampanye (APK) ditata lebih tertib. Mereka mengingatkan bahwa demokrasi sejati bukan soal rebutan kursi, tapi sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Diskusi ini melahirkan sederet rekomendasi strategis: mulai dari penataan dapil, pengaturan kampanye, pengawasan dana politik, hingga mekanisme pendanaan pemilu nasional. Semua catatan akan diteruskan ke KPU RI dan Bawaslu RI sebagai bahan penyempurnaan regulasi.
Di penghujung acara, Henri menutup dengan pernyataan lantang:
“Bawaslu Humbahas tidak akan mundur selangkah pun. Kami siap mengawal Pemilu dengan semangat pencegahan, pengawasan, dan penindakan demi terciptanya pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Sinergi seluruh pihak adalah kunci!”
Dengan komitmen yang menggelegar, FGD ini menjadi momentum penting bahwa Humbahas tak hanya siap menyelenggarakan Pemilu 2024, tetapi juga memastikan pesta demokrasi berjalan bersih, jujur, dan bermartabat.
(Laporan: karmawan/glenn)
