INformasinasional.com, MEDAN –
Seperti drama yang dipentaskan dipanggung rakyat, dua pejabat bersaudara di Sumatera Utara, Faisal Hasrimi dan Moettaqien Hasrimi, kini tengah jadi sorotan publik. Bukan karena prestasi, melainkan lantaran diduga sama-sama terseret dalam skandal pengadaan Smart Board bernilai ratusan miliar rupiah.
Kasus ini menyingkap borok lama birokrasi. Proyek dipaksakan lewat APBD Perubahan, tender sarat rekayasa, hingga jejak konflik kepentingan yang terang benderang. Publik kini mencium bau busuk yang tak lagi bisa ditutup-tutupi.
Dari APBD Perubahan ke Kantong Swasta
Di Langkat, saat menjabat Pj Bupati, Faisal Hasrimi mengawal proyek Smart Board dan mobiler senilai Rp100 miliar. Proyek ini dipaksakan masuk ke APBD Perubahan 2024, meski tak pernah ada dalam rencana awal.
Ironisnya, sekolah penerima justru diminta menyetor Rp3,5–5 juta per unit dengan dalih biaya administrasi. Proses tenderpun berlangsung kilat, dokumen serah terima barang rampung hanya dalam hitungan hari. Dugaan pemalsuan tanda tangan bawahan ikut menyeruak, seolah semua dipaksa demi pencairan anggaran.
Lebih menjijikkan, beberapa unit Smart Board malah nyasar kesekolah swasta milik pejabat. Publik pun bertanya, ini proyek pendidikan, atau bancakan keluarga?
Nama Supriadi, PPK pengadaan Smart Board, kian santer disebut. Perannya vital, tanpa tanda tangannya, mustahil proyek ini berjalan mulus.
Namun, keserakahannya merambah kewilayah keluarga. Putranya, Rom, ikut menyerahkan Smart Board ke SMP Swasta Tunas Mandiri, sekolah yang disebut-sebut sebagai “anak emas” proyek.
Hanya dalam dua tahun, sekolah itu kebanjiran bantuan Rp1,9 miliar plus Smart Board senilai Rp635 juta. Kepala sekolahnya berganti tiga kali dalam setahun, manuver licik yang diduga untuk mengelabui auditor BPK dan aparat hukum.
“Serakah kali Supriadi ini. Semua dia atur, sampai anaknya pun dipaksa masuk proyek,” geram seorang guru yang enggan disebutkan namanya.
Kepala Sekolah Jadi Tumbal?
Selasa (26/8/2025), 20 Kepala Sekolah penerima Smart Board digiring ke Kejari Langkat untuk diperiksa. Pemeriksaan berlangsung maraton sejak pagi hingga sore. Publik menyaksikan seolah dunia pendidikan tengah dipermalukan didepan umum.
Namun desakan publik jelas, jangan jadikan kepala sekolah sebagai kambing hitam. “Aktor intelektualnya jelas, Supriadi dan pejabat diatasnya. Kalau hanya kepala sekolah yang disalahkan, ini penghinaan terhadap hukum,” kata Syahrial, aktivis anti korupsi di Langkat.
Modus Kembar di Tebingtinggi
Tak lama berselang, pola serupa tercium di Tebingtinggi. Di bawah kepemimpinan Moettaqien Hasrimi sebagai Pj Wali Kota, Dinas Pendidikan setempat menggelar pengadaan Smart Board senilai Rp14,3 miliar pada akhir 2024.
Masalah muncul ketika pembayaran dilakukan Januari 2025. Moettaqien menandatangani surat yang memerintahkan penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT) Rp14,275 miliar. Padahal, BTT semestinya untuk bencana atau keadaan darurat.
Langkah ini diprotes DPRD. Fraksi PDI Perjuangan bahkan menolak memasukkan Smart Board ke APBD Perubahan, menyebutnya proyek tak mendesak.
“Dua proyek, dua daerah, dua Pj kepala daerah, dan keduanya bersaudara. Publik wajar curiga ada pola persaudaraan dalam skandal ini,” ujar Pangeran Siregar, aktivis anti korupsi di Medan.
Sikap keduanya hanya menambah bahan bakar kemarahan publik. Faisal Hasrimi, kini Kadis Kesehatan Sumut, kabur dari wartawan saat ditanyai soal kasus ini di Kantor Gubernur, Rabu 17 September 2025 lalu.
Sementara Moettaqien Hasrimi justru merespons dengan santai lewat WhatsApp, “Abang kurang paham masalah ini,” tulisnya singkat, lengkap dengan emotikon permintaan maaf.
Publik makin geram. Jawaban itu dianggap meremehkan akal sehat masyarakat.
Dinasti Hasrimi Kebal Hukum?
Kasus duo Hasrimi kini jadi bom waktu politik. Jika penegak hukum hanya berani menyasar level teknis, sementara aktor intelektual dibiarkan lolos, Sumut akan kehilangan marwah hukum.
Aktivis mahasiswa bahkan menuding Faisal mengarahkan aliran fee proyek untuk kepentingan politik menjelang Pilkada. Publik pun berspekulasi lahirlah “Dinasti Hasrimi” yang kebal hukum di Sumut.
“Jangan berhenti dikepala sekolah. Tangkap aktor intelektualnya. Faisal dan Moettaqien harus diperiksa serius. Kalau tidak, hukum dinegeri ini hanya tajam kebawah, tumpul keatas,” ujar Pangeran.
Kini bola panas ada ditangan Kejati Sumut dan Gubernur Bobby Nasution. Publik mendesak Faisal dicopot dari jabatan Kadis Kesehatan, dan Moettaqien diperiksa sebagai Kasatpol PP Sumut.
Jika tidak, publik akan kian percaya bahwa skandal ini bukan sekadar korupsi proyek pendidikan, melainkan sindikasi kekuasaan keluarga yang menggerogoti uang rakyat.
Dua proyek, dua daerah, dua pejabat bersaudara. Pola sama, modus kembar. Skandal Smart Board ini adalah cermin betapa pendidikan bisa dijadikan ladang basah bagi penguasa.
Dan kini, pertanyaan yang menggantung diudara. Apakah hukum berani menembus tembok persaudaraan Hasrimi?
Atau publik lagi-lagi hanya disuguhi tontonan bagaimana para pejabat menari diatas penderitaan rakyat? (tim)
Discussion about this post