Musdes Awoni: Anggaran Perangkat Desa Melonjak, Warga Bertanya-tanya Ditengah Janji Pembangunan

Informasinasional.com – Nias Selatan
Balai Desa Awoni, Kecamatan Idanotae, Sabtu (4/10/2025), menjadi panggung tarik-ulur kepentingan. Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang digelar pemerintah desa seolah membuka kartu perubahan RPJMDes, RKPDes, dan terutama APBDes 2025 bukan sekadar soal teknis, melainkan juga tentang siapa yang paling diuntungkan.

Kepala Desa Awoni, Herman Tafonao SPd, dalam sambutannya berujar bahwa perubahan dokumen perencanaan adalah bentuk penyesuaian kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah di atasnya. Namun, diluar narasi manis itu, forum musyawarah menelanjangi kenyataan: alokasi anggaran terbesar justru diserap untuk siltap dan tunjangan perangkat desa serta BPD.

Keputusan musyawarah menegaskan, sesuai Perbub Nomor 35 Tahun 2025, gaji kepala desa dipatok Rp2.426.640, sekretaris desa Rp2.022.500, tunjangan ketua BPD Rp575.000, wakil ketua Rp525.000, sekretaris Rp450.000, dan anggota Rp400.000. Angka-angka itu sontak memantik bisik-bisik warga: apakah desa lebih sibuk menggaji aparat ketimbang membangun jalan, air bersih, atau pemberdayaan ekonomi?

“Kalau anggaran habis untuk gaji, kapan giliran warga merasakan hasil pembangunan?” celetuk seorang tokoh masyarakat yang hadir, disambut gumaman setuju.

Camat Idanotae, Fatizaro Tafonao, S.Pd, yang hadir langsung, mencoba meredam dengan pesan normatif: “Partisipasi masyarakat adalah jantung demokrasi desa.” Namun kenyataan dilapangan, suara warga kerap hanya tercatat dalam notulen tanpa daya ikat. Banyak yang khawatir Musdesus sekadar formalitas pengesahan, bukan benar-benar ruang menentukan arah pembangunan desa.

Musyawarah memang berjalan tertib, keputusan diambil, dan dokumen akan segera difinalisasi. Tapi pertanyaan besar menggantung diudara. Apakah hasil Musdesus ini akan berbuah nyata untuk warga, atau justru menambah tebal kantong para perangkat desa?

Musdes Awoni menutup tirai dengan sederet keputusan penting, tapi meninggalkan tanda tanya tajam. Didesa yang haus pembangunan, angka-angka dalam APBDes kini jadi bahan bisik-bisik warung kopi pembangunan untuk rakyat, atau untuk para elit desa?

(Laporan: Mareti Tafonao)