INformasinasional.com, Labuhanbatu – Rapat koordinasi yang digadang-gadang jadi momentum penting mencari solusi perbaikan jalan pesisir Labuhanbatu justru berakhir antiklimaks. Wakil Bupati Labuhanbatu, Jamri, yang semula berharap bisa bertatap muka dengan jajaran top eksekutif perusahaan sawit dan industri kelapa sawit, justru harus menelan kekecewaan.
Alih-alih dihadiri pimpinan yang berwenang mengambil keputusan, undangan rapat hanya disambut utusan kelas Humas dan staf perusahaan. “Batal rapatnya. Para perusahaan hanya mengirim staf sekelas Humas. Padahal, yang dibutuhkan pimpinan atau sosok yang bisa memutuskan kebijakan,” kata seorang pejabat dilingkungan Setdakab Labuhanbatu, Senin, 6 Oktober 2025.
Surat bernomor 050/6199/BPPDIV/2025 yang diteken Wabup Jamri sejatinya berisi ajakan serius. Rapat itu ditujukan menindaklanjuti hasil mediasi Pemkab dengan Aliansi Masyarakat Pesisir Bersatu. Agenda utama: mencari langkah konkret menyelamatkan ruas Aek Nabara–Negeri Lama dan Negeri Lama–Tanjung Sarang Elang yang kini rusak parah. Jalan sepanjang 19,6 kilometer itu telah lama jadi keluhan. Kecelakaan meningkat, polusi debu tak terelakkan, roda ekonomi masyarakat terganggu, distribusi barang tersendat, hingga bisnis perusahaan pun ikut terpukul.
Namun yang terjadi, Wabup Jamri justru merasa “dikacangin”. Sumber menyebut, kecewa dengan sikap perusahaan, Jari memilih meninggalkan ruang rapat dikantor Bupati Labuhanbatu yang dihadiri OPD terkait. “Bapak pergi untuk menghadiri acara lainnya. Akibatnya, rapat batal. Hasilnya gagal,” kata sumber itu.
Plt Kepala Bappeda Labuhanbatu, Nelson M. Bangun, mencoba meredam. Ia berjanji menggelar rapat susulan pekan depan dengan harapan menghadirkan langsung para pimpinan perusahaan. “Peranan perusahaan sangat diharapkan. Jalan itu juga mereka gunakan sebagai moda transportasi bisnisnya. Jadi logis bila mereka ikut memikul tanggung jawab,” kata Nelson.
Nelson mengakui, ruas jalan itu berstatus jalan provinsi. Karena itu, Pemkab akan menggandeng Pemerintah Provinsi Sumut untuk mencari solusi. “Bukan hanya perawatan, tapi juga peningkatan kualitas badan jalan dibutuhkan. Saat ini paling tidak penimbunan lubang bisa segera dikerjakan,” katanya.
Lalu, bagaimana jika perusahaan tetap keras kepala? Nelson tidak menampik opsi pemeriksaan tonase truk-truk sawit yang kerap lalu-lalang dijalur tersebut. “Jika mereka tetap membandel, kami akan koordinasi dengan Pemprov untuk pemeriksaan tonase kendaraan perusahaan,” katanya.
Masyarakat kini menanti. Apakah rapat susulan yang dijadwalkan Kamis depan akan menghasilkan kesepakatan? Atau, perusahaan kembali pura-pura tuli atas jeritan warga pesisir yang jalannya makin hancur dilewati truk-truk raksasa? (FDH)
Discussion about this post