INformasinasional.com,
SUASANA ruang sidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu 15 Oktober 2025 justru menghangat, penuh bisik-bisik dan tatapan gelisah. Dikursi terdakwa duduk dua sosok ayah-anak, Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun dan Muhammad Rayhan Dulasmi, Direktur PT Dalihan Na Tolu Grup (DNG) dan PT Rona Mora. Dimeja depan, seorang hakim berwajah tegas membolak-balik berkas, kertas demi kertas, seperti membuka lapisan luka lama Sumatera Utara yang bernama korupsi proyek jalan.
“Tunggu dulu, apakah ini benar?”
Suara Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu memecah keheningan. Saksi Mariam, bendahara PT DNG, yang duduk dikursi depan, menunduk. Tangannya gemetar, memegang selembar catatan kecil.
Catatan itu sederhana, hanya daftar pembayaran dan transfer uang, tapi didalamnya tersimpan rahasia besar, daftar nama-nama pejabat yang menerima fee dari proyek jalan bernilai ratusan miliar rupiah.
Mariam membaca pelan, nyaris tanpa intonasi. Tapi setiap nama yang keluar dari mulutnya terdengar seperti palu godam ditelinga publik Sumatera Utara.
“Dicky Erlangga, Kasatker PJN I Medan, Rp 875 juta. Srigali, PPK, Rp 102 juta. Domu, pejabat teknis, Rp 290 juta…”
Hakim mengangkat wajahnya. “Elpi Yanti Harahap, Rp 7,27 miliar?” tanyanya tak percaya.
“Iya, Pak. Sesuai catatan saya,” jawab Mariam.
Ruangan terdiam. Bahkan suara mesin pendingin ruangan terdengar.
Dalam buku kecil itu, tertera juga nama-nama lain.
Zulkifli Lubis, mantan Kadis PUPR Madina, Rp 1 miliar; Ahmad Junior, eks Kadis PUPR Padang Sidempuan, Rp 1,2 miliar; Hendri dari Padang Lawas Utara, Rp 467 juta; dan Mulyanto, eks Kadis PUPR Sumut, Rp 2,38 miliar.
Tak ketinggalan, Panitia Pokja Rp 110 juta, PPK Ikhsan Rp 2,5 miliar, dan Kepala PJN Sumut Rp 1,675 miliar.
Totalnya, puluhan miliar rupiah uang haram mengalir kepejabat dari berbagai tingkatan. Semua tercatat. Semua ada tanda tangan. Semua diam.
“Makanya setelah saya baca ini, yang kenyang ya birokrat-birokrat ini, para garong!” ujar Khamozaro, suaranya meninggi. “Ini baru satu pengusaha. Berapa banyak lagi pengusaha di Sumut ini?”
Kronik Uang dan Aspal
Kisahnya bermula 22 April 2025, ketika Kirun dan anaknya melakukan survei proyek pembangunan jalan Sipiongot– batas Labusel dan Hutaimbaru–Sipiongot.
Turut hadir Topan Ginting, sosok yang dikenal publik sebagai orang dekat Wali Kota Medan Bobby Nasution, dan Rasuli Efendi Siregar, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut.
Seharusnya, calon kontraktor dilarang berhubungan dengan pejabat pemerintahan sebelum tender. Tapi di Sumatera Utara, rupanya, aturan hanyalah formalitas.
Setelah survei, Topan langsung memerintahkan Rasuli untuk menunjuk PT DNG sebagai penyedia proyek tanpa lelang, tanpa mekanisme e-katalog, tanpa malu.
Nilai proyeknya menggiurkan, Rp 231,8 miliar.
Topan disebut menerima Rp 2 miliar sebagai uang muka, bagian dari komisi 4–5 persen atau sekitar Rp 9–11 miliar.
Sehari setelah pengungkapan daftar penerima fee, Kamis (16/10/2025), ruang sidang kembali ramai. Empat saksi dihadirkan, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, eks Kepala BBPJN Sumut. Dicky Erlangga, Kasatker PJN I Medan. Rahmat Parulian, pejabat balai. Dan Heliyanto, PPK PJN I Medan yang kini juga menjadi tersangka
Mereka dihadirkan untuk bersaksi tentang skandal suap proyek jalan nasional.Dikasus ini, lima tersangka utama sudah ditetapkan, yakni,
1. Topan Ginting – orang dekat Bobby Nasution
2. Rasuli Efendi Siregar (RES) – Kepala UPTD Gunung Tua
3. Heliyanto (HEL) – PPK PJN I Sumut
4. Muhammad Akhirun Piliang (KIR) – Direktur Utama PT DNG
5. Muhammad Rayhan Dulasmi (RAY) – Direktur PT Rona Mora
Bagi publik, sidang ini bukan sekadar perkara hukum. Ia adalah panggung terbuka yang menelanjangi wajah pembangunan Sumatera Utara.
Jalan-jalan berlubang di Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan Labusel kini menemukan jawabannya, anggaran jalan yang bocor kekantong pejabat.
“Biarkan ini jadi porsi Kejatisu. Ini bisa jadi pintu masuk. Semua penerima harus dibawa kepersidangan!” tegas hakim Khamozaro.
Tapi semua tahu, vonis moral seringkali lebih berat dari vonis hukum.
Sebab dalam setiap proyek yang mereka atur, ada desa yang tertinggal, ada sekolah yang tak terjangkau, ada rakyat kecil yang mati dijalan rusak.
Dari pengakuan Mariam, setiap proyek memiliki “harga diam”. Ada angka yang harus disetorkan agar proyek mulus.
“Fee proyek itu sudah seperti adat baru, bukan rahasia lagi,” kata seorang sumber di Dinas PUPR Sumut yang enggan disebut namanya. “Tanpa fee, tender bisa macet. Dengan fee, semuanya lancar, bahkan jalan yang belum selesai pun bisa diserahkan.”
Sumber lain menambahkan, mekanisme ini telah menjadi sistem, mulai dari panitia pokja, PPK, hingga kepala dinas.
“Setiap tingkatan sudah tahu jatahnya,” katanya. “Ada istilah ‘yang penting proyeknya jalan, walau jalannya nanti rusak.’”
Kasus korupsi jalan Sumut kali ini hanyalah satu simpul dari jaringan besar yang telah mengakar.
Sejak era sebelumnya, proyek infrastruktur diprovinsi ini kerap disebut sebagai ladang basah.
Dari laporan LSM antikorupsi, hampir 70 persen proyek fisik di Sumut berpotensi dimainkan lewat “fee komitmen” antara kontraktor dan pejabat.
Skemanya klasik tapi efektif, pengusaha mendekati pejabat, pejabat mengatur tender, lalu proyek dimenangkan oleh perusahaan “titipan”. Setelah itu, fee dikirim dalam bentuk tunai, transfer, atau pengalihan aset.
Analisis Redaksi: Jalan Rusak, Nurani Licin
Korupsi proyek jalan di Sumatera Utara selalu memiliki ironi tersendiri. Jalan-jalan yang dibangun dari uang rakyat kerap berlubang sebelum waktunya. Tapi lubang yang lebih dalam justru ada dihati para pejabatnya.
Dalam logika para pelaku, korupsi bukan lagi kejahatan, melainkan mekanisme bertahan hidup dalam sistem yang kotor. “Semua orang dapat bagian, semua orang aman,” begitu prinsip tak tertulis mereka.
Namun, ketika uang rakyat dijadikan bancakan, pembangunan kehilangan maknanya.
Rakyat kecil hanya tahu bahwa tiap musim hujan, jalan mereka berubah jadi kubangan. Mereka tak tahu, diruang kantor pejabat, ada catatan angka miliaran yang berpindah tangan.
Di Sumatera Utara, aspal sering tak tahan panas matahari. Tapi rupanya, moral pejabatnya bahkan tak tahan godaan uang proyek.
Dan selama hukum hanya menyentuh sebagian kecil pelaku, jalan menuju keadilan akan tetap bergelombang, persis seperti jalan yang mereka korupsi.
Ketika hakim mengetuk palu, sidang itu menutup satu babak. Tapi kasus ini membuka banyak pintu menuju para pejabat yang selama ini berlindung dibalik jabatan.
Kata-kata Khamozaro mungkin akan dikenang lama diruang sidang itu.
“Yang kenyang adalah birokrat-birokrat ini. Para garong. Ini baru satu pengusaha, loh. Harus kita buka semua.”
Dan masyarakat Sumatera Utara kini menunggu. Apakah Kejatisu dan KPK akan benar-benar menelusuri setiap nama, setiap rupiah, setiap jejak yang tersisa dibuku kecil Mariam?
Ataukah buku itu akan kembali ditutup seperti biasanya, dinegeri yang jalan-jalannya rusak, dan nurani pejabatnya lebih licin dari aspalnya sendiri.*
(Penulis: Pemimpin Redaksi)
Discussion about this post