Masyarakat Hukum Adat Mandiangin Desak Pembubaran Koperasi KS-MLKS Karena Diduga Menyalahgunakan Aturan

INformasinasional.com-Pasaman Barat–Masyarakat Hukum Adat Mandiangin, Jorong Mandiangin, Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat meminta agar Koperasi Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KS-MLKS) dibubarkan.

Permintaan tersebut disampaikan karena koperasi tersebut diduga telah menyalahgunakan aturan dan merugikan masyarakat anggota plasma.

Hal ini dikatakan Pucuk Adat Mandiangin Nurul Hidayat Nakhodo Rajo didampingi Ketua pemuda Mandiangin Aprizal dan ketua tim perjuangan plasma, disimpang empat kepada awak media, Senin (10/11) 2025).

Pucuk Adat Mandiangin Nurul Hidayat Nakhodo Rajo mengungkapkan bahwa pengurus koperasi telah memperjualbelikan kebun plasma tanpa sepengetahuan anggota.

Lebih lanjut, mereka juga diduga menjual hasil kebun sawit secara pribadi kepada pihak lain. “Hal itu sudah kami laporkan ke Polres Pasaman Barat,” Ujarnya.

Selain itu, koperasi KS-MLKS juga dituding menggelapkan uang hasil kebun plasma masyarakat selama bertahun-tahun. Menurutnya, masyarakat tidak pernah menerima pembagian hasil yang layak sejak kebun mulai berproduksi.

“Bayangkan, sekitar 600 kepala keluarga hanya menerima Rp100.000 dalam delapan tahun sejak 2016 hingga 2024,” Katanya dengan nada kecewa

Pihak Masyarakat Hukum Adat Mandiangin meminta kepada PT Laras Internusa, selaku perusahaan mitra koperasi, untuk menghentikan sementara penyaluran uang hasil kebun plasma yang selama ini dikelola oleh koperasi KS-MLKS.

“PT Laras Internusa tidak boleh lagi meminjamkan uang kepada pengurus koperasi KS-MLKS dengan alasan apapun,” Tegasnya.

Lebih lanjut, mereka juga melarang pihak PT Laras Internusa maupun pengurus koperasi KS-MLKS untuk sementara waktu masuk atau beraktivitas di dalam kebun plasma Mandiangin yang luasnya mencapai sekitar 1.000 hektare.

Ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada penyelesaian dan kejelasan terkait pembagian hak plasma masyarakat Mandiangin.

“Jika tuntutan kami tidak diindahkan, maka Masyarakat Hukum Adat Mandiangin tidak akan bertanggung jawab atas apa yang mungkin terjadi di kemudian hari,” Pungkasnya.

Reporter: SYAFRIZAL