INformasinasional.com, LANGKAT – Suasana di Gedung DPRD Langkat mendadak panas pada Selasa siang (11/11/2025). Puluhan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), wajah-wajah yang sehari-hari menjadi tameng ketertiban dijalanan, hari itu datang bukan untuk menertibkan siapapun, melainkan memperjuangkan nasib mereka sendiri.
Mereka mengadukan sesuatu yang terdengar janggal, gaji yang justru merosot setelah diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Selama ini para petugas menerima gaji Rp1.250.000 per bulan. Namun setelah resmi menyandang status PPPK paruh waktu, beredar informasi bahwa upah mereka justru akan dipangkas menjadi sekitar Rp1.000.000.
Ironisnya, jauh sebelum mereka lulus PPPK, telah muncul usulan penaikan gaji hingga Rp1.800.000 mulai 2026.
“Kami bingung, kok setelah jadi PPPK malah gaji turun? Minimal tetap Rp1.250.000. Kalau bisa ya sesuai usulan Rp1.800.000 karena beban kerja kami berat,” kata seorang perwakilan petugas yang hadir.
Para petugas mengaku bekerja 10 jam sehari, menjadi garda terdepan penegakan perda, pengamanan kegiatan publik, hingga pelayanan kedaruratan. Mereka datang sebagai bagian dari 165 personel Satpol PP dan Damkar yang sebelumnya berstatus R3 sebelum dinyatakan lolos PPPK paruh waktu.
Mereka meminta pemerintah daerah tidak sekadar memberi status baru, tetapi juga menjamin kepastian kesejahteraan melalui kebijakan seperti Peraturan Bupati yang menetapkan gaji Rp1.800.000.
Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin Angin, menerima langsung keluhan para petugas. Wajahnya tampak serius, sesekali mengangguk, mencatat, dan menatap rombongan Satpol PP yang duduk berdesakan diruang audiensi.
“Aspirasi ini kami terima dan akan segera kami tindaklanjuti. Dalam waktu dekat DPRD akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekda, BKD, Kakan Satpol PP, BPKAD, dan semua pihak terkait,” tegas Sribana.
Tidak berhenti disitu. Ia mengatakan DPRD siap melangkah lebih jauh.
“Kalau perlu sampai ke Kemenpan RB atau BKN di Jakarta, akan kami gaspol. Hak kalian harus diperjuangkan,” ujarnya disambut tepuk tangan para petugas.
Aksi audiensi ini menambah daftar panjang problem kesejahteraan aparatur daerah, khususnya tenaga lapangan yang memikul tugas berat namun kerap tercecer dari perhatian kebijakan.
Para petugas berharap langkah DPRD bukan sekadar janji, melainkan benar-benar membuka jalan agar status baru sebagai PPPK tidak menjelma menjadi jebakan kesejahteraan.
Mereka menutup audiensi dengan satu harapan tegas:
“Kami ingin kejelasan, bukan penurunan. Kami ingin dihargai setara dengan kerja kami.”(Misno)
Discussion about this post