INformasinasional.com, Jakarta – Pasca bencana Sumatera Utara, data sementara mencatat 604 korban meninggal dan jutaan warga terkena dampak.Sejarah mencatat tragedi bencana alam yang memilukan menimbulkan banyak korban.
“Saya sampaikan rasa duka mendalam kepada masyarakat yang terkena dampak.Mudah mudahan masyarakat Indonesia dan saudara saudara kita di Tapanuli yang sedang berduka tetap senantiasa tabah,”kata Politisi Golkar, Jhoni Allen Marbun melalui ponsel selulernya,Rabu,(3/12/25).
Agar Tak terulang lagi bencana alam,Jhoni Allen,desak,agar melakukan audit lingkungan guna melakukan evaluasi peraturan dan kebijakan lingkungan.
“Pemerintah segera melakukan evaluasi kebijakan sistematis.Penyebab banjir dan longsor apa,kemudian harus diidentifikasi dan menyajikan data yang akurat.apakah terjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran ekologi,”sebut Jhoni,yang gerah dengan narasi dan statement Kementerian Kehutanan RI pasca bencana.
Lagi,Jhoni menegaskan desakan kepada Pemerintah,agar audit lingkungan segera dibuka untuk publik.menyusul data BNPB yang mencatat 604 korban meninggal dan sekitar 1,5 juta penduduk terdampak.
“Masyarakat mengharapkan data investigasi pemicu bencana alam.Beberkan,jangan simpang siur informasinya,’harapnya.
Politisi Golkar juga menyoroti kompleksnya permasalahan ekologi dengan kerusakan lingkungan.Namun narasi yang dibangun depertemen kehutanan soal bencana tidak ada relevansinya.
“Pejabat Departemen Kehutanan,menyebut,bahwa gelondongan pohon yang terbawa banjir adalah pohon yg rapuh akibat alam.Padahal,sudah menumpuk praktek permasalahan kebijakan,’ujarnya.
Idealnya,terjadinya bencana alam,Lanjut jhoni,hendaknya pihak terkait memberikan informasi yang mengedukasi.
“Jelas masyarakat kecewa,atas steadman pejabat Kehutanan tersebut. Artinya,bukan mencari siapa yang salah.Logikanya,dari siklus alami dekomposisi hutan merupakan terjadi siklus berkelanjutan.jadi bila pohon tumbang,akan terjadi pelapukan jadi bahan organik,”imbuhnya.
“Jadi pendapat pejabat Kehutanan menyatakan,gelondongan kayu terbawa arus banjir adalah pohon kayu yang sudah lapuk harus dicabut dan diluruskan.Kemudian ,disertai dengan sikap dan pernyataan maaf,”harapnya.
Lanjut, civitas Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mendesak,agar pihak terkait dengan steadman tidak mengedukasi untuk mengundurkan diri.
“Untuk Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Yulianto dan wakil menteri Kehutanan tidak pantas menjadi pejabat Kehutanan atas pernyataan yang tersebut.Silahkan mundur saja dengan gentleman,’pungkasnya.*
Discussion about this post