INformasinasional.com, Langkat —
Belum genap sebulan Kabupaten Langkat bernapas lega dari banjir besar, alarm bahaya kembali berdentang. Enam belas kecamatan terendam, puluhan nyawa melayang, ratusan ribu rumah tergenang, akses jalan terputus, jembatan hanyut, ternak mati bergelimpangan. Pemerintah Kabupaten Langkat bahkan terpaksa memperpanjang status Darurat Bencana. Tapi dibalik hiruk-pikuk evakuasi dan dapur umum, satu soal lama kembali mencuat, Langkat selalu kebanjiran, namun selalu gagap.
Banjir kali ini tak hanya menyisakan lumpur dan puing, tetapi juga kelelahan kolektif. Puluhan ribu warga mengungsi, menggigil dimalam hari, disergap nyamuk, menunggu bantuan logistik yang tak selalu datang tepat waktu. Disaat genting, minimnya alat transportasi air menjadi pemandangan yang berulang. Perahu karet terbatas, distribusi logistik tersendat, evakuasi berjalan lamban.BPBD dan dinas terkait kembali terjepit oleh keterbatasan anggaran dan berlapisnya birokrasi.
Dititik inilah DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (Ampi) Kabupaten Langkat angkat suara. Ketua DPD Ampi Langkat, Zaid Lubis, akrab disapa Bung Lubis, menyebut banjir tahunan ini bukan lagi semata bencana alam, melainkan potret kelalaian struktural. “Setiap tahun Langkat kebanjiran. Tapi setiap tahun pula kita bertingkah seolah ini kejadian luar biasa,” kata Bung Lubis, Sabtu, 3 Januari 2026, di Stabat.
Menurut Ampi, persoalannya bukan hanya di kabupaten. Desa-desa, kata Bung Lubis, justru menyimpan kunci kesiapsiagaan yang selama ini diabaikan. Setiap desa memiliki anggaran yang cukup besar, namun nyaris tak ada inisiatif menjadikannya benteng pertama penanggulangan bencana. “Kenapa dana desa tidak disisihkan untuk membeli perahu karet bermotor dan stok logistik? Kalau banjir datang, desa bisa bergerak lebih dulu, tidak kelimpungan, tidak menunggu BPBD,” ujarnya.
Ampi menilai jargon “desa siaga bencana” selama ini hanya berhenti dispanduk dan proposal. Ketika air naik, banyak kepala desa justru panik, lalu melempar beban ke BPBD dan Pemkab. Akibatnya, bupati dan jajaran selalu menjadi sasaran omelan warga, padahal akar masalahnya ada dikesiapan paling dasar, yakni desa.
Tak hanya pemerintah desa yang disorot. Ampi juga menyentil perusahaan-perusahaan, baik pelat merah maupun pelat hitam, yang beroperasi di Langkat. Bantuan dadakan saat banjir, kata Bung Lubis, tak cukup. “Yang dibutuhkan itu pencegahan. Perbaiki parit, bersihkan drainase, hentikan kebiasaan membuang limbah dan sampah kealiran air. Banyak yang bisa mereka lakukan, kalau mau peduli,” katanya.
Ampi mendesak Bupati Langkat mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala desa agar menggunakan anggaran desa untuk pengadaan perahu karet bermotor dan persediaan logistik bencana. Kepada perusahaan, Ampi meminta sikap yang lebih keras. Jika membandel dan abai terhadap lingkungan, mereka menuntut Pemkab tak ragu menghentikan aktivitas bahkan menutup operasional.
“Nanti jangan bilang Pak Bupati sendirian. Ampi dan masyarakat Langkat siap berdiri dibelakang beliau. Kalau perlu kami turun ke jalan,” tegas Bung Lubis.
Banjir Langkat kembali membuka luka lama: antara bencana alam dan bencana kelalaian, garisnya kian tipis. Jika desa tetap pasif dan perusahaan terus abai, Langkat tampaknya akan terus berputar dalam siklus yang sama, air datang, korban berjatuhan, lalu janji kesiapsiagaan kembali tenggelam.(misn’t)
Discussion about this post