INformasinasional.com, LANGKAT — Ini bukan sekadar aksi warga. Ini ledakan kekecewaan yang akhirnya pecah didepan gedung DPRD Langkat. Seratusan emak-emak dari Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Senin (30/3/2026), datang bukan membawa proposal, mereka membawa luka yang tak kunjung diobati, bantuan banjir yang disebut-sebut ada, tapi tak pernah mereka rasakan.
Tiga bulan berlalu sejak banjir meluluhlantakkan rumah dan hidup mereka. Pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial RI dikabarkan sudah menyalurkan bantuan. Pemerintah daerah pun mengklaim hal serupa. Namun di Besitang, narasinya berbeda, bantuan itu seperti hantu dibicarakan, tapi tak terlihat.
“Kami ini korban atau cuma angka dilaporan?” teriak seorang ibu, suaranya pecah menahan marah.
Dari Lingkungan 8 Bukit Kubu, Kampung Lama, hingga Stasiun Besitang, ceritanya identik, rumah terendam, harta habis, tapi bantuan nihil. Tak ada santunan penginapan, tak ada biaya hidup, tak ada perbaikan rumah. Bahkan, lebih menyakitkan, sebagian warga mengaku nama mereka tak pernah masuk daftar penerima.
Negara hadir dikertas, absen dilapangan.
Lebih ironis lagi, ketika warga menagih keaparat desa dan kelurahan, mereka justru ‘dilempar’ ke BPBD Langkat dan Dinas Sosial. Rantai birokrasi berubah menjadi labirin panjang, berputar, dan tanpa jalan keluar.
Aksi ke DPRD pun berujung setengah hati. Warga diterima, tapi solusi yang diberikan terasa dingin, buat surat, tunggu pemanggilan.
Ditengah perut kosong dan rumah rusak, prosedur terasa seperti kemewahan yang tak mereka punya waktu untuk tunggu.
“Kami butuh makan, bukan surat,” celetuk seorang warga, sinis.
Tak puas, massa bergerak kerumah dinas bupati. Disana, deretan pejabat menyambut, dari Dinas Sosial, BPBD Langkat, hingga Satpol PP. Namun pola lama terulang, pendataan ulang diminta. Lagi-lagi data. Lagi-lagi daftar.
Pertanyaannya, jika data terus diperbaiki, siapa yang bertanggung jawab atas yang selama ini terlewat?
Bupati Syah Afandin sebenarnya sudah jauh hari mengancam tegas, jangan ada yang bermain dengan bantuan bencana. Ancaman itu keras, bahkan bernada ultimatum.
Tapi dilapangan, realitas berbicara lain. Ketika bantuan tak sampai ketangan korban, masyarakat berhak bertanya, apakah ini soal data yang kacau, atau ada yang lebih gelap dibalik distribusi?
Pemkab mengklaim 1.381 keluarga telah menerima bantuan. Angka itu terdengar impresif sampai seratusan emak-emak datang membuktikan bahwa statistik tak selalu sejalan dengan kenyataan.
Asisten Pemerintahan Rudi Kinandung menyebut tidak semua terdampak masuk kategori penerima bantuan. Ada klasifikasi, ada aturan. Tapi bagi warga, logika itu terasa kejam, apakah penderitaan harus lolos verifikasi dulu untuk diakui?
Di Besitang, banjir memang telah surut. Tapi satu hal justru menggenang, ketidakpercayaan. Dan ketika rakyat kecil mulai mengetuk pintu kekuasaan dengan suara lantang, itu bukan sekadar protes. Itu peringatan, bahwa ada yang retak dalam cara negara mengurus warganya sendiri.(Misno)
Discussion about this post