INformasinasional.com, Bulukumba–Sulawesi Selatan – Seorang aktivis dan penggiat sosial, Arie, resmi melaporkan dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bulolohe tahun anggaran 2025 ke Kejaksaan Negeri Bulukumba.
Laporan tersebut disampaikan pada 13 April 2026 melalui layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam pengaduannya, Arie meminta aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap penggunaan dana desa yang diduga tidak transparan.
“Betul, kami sudah memasukkan surat pengaduan secara resmi di bagian PTSP Kejaksaan Negeri Bulukumba terkait dugaan penyalahgunaan dana desa Bulolohe tahun anggaran 2025,” ujar Arie, Kamis (16/4/2026).
Dalam laporan itu dijelaskan, persoalan mulai mencuat pada awal Februari 2026.
Sejumlah kader desa seperti tenaga posyandu, guru TPA, hingga aparat RT/RW mengeluhkan belum dibayarkannya insentif mereka untuk periode Oktober hingga Desember 2025.
Keluhan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di berbagai media online.
Situasi semakin mencurigakan setelah bendahara desa tahun 2025 itu disebut-sebut tidak lagi berada di kediamannya.
Pemerintah desa sempat menggelar pertemuan bersama pihak inspektorat guna menindaklanjuti persoalan tersebut.
Hasil audit dan pemeriksaan awal dari informasi hasil pemeriksaan inspektorat dan pemerintah desa menunjukkan bahwa insentif memang belum dibayarkan.
Selain itu, ditemukan dugaan aliran dana desa ke sejumlah rekening pribadi, termasuk atas nama bendahara desa, istrinya, hingga keluarganya.
“Kami sudah melampirkan bukti-bukti awal dalam surat aduan untuk memperkuat dugaan penyalahgunaan dana desa ini,” jelas Arie.
Selain itu Arie juga menekankan bahwa dugaan penyalahgunaan dana desa ini menurutnya diduga melibatkan pihak pihak tertentu selain dugaan melibatkan bendahara desa.
” Kami sangat khawatir ada pihak pihak lain yang kami duga terlibat, karena tidak mungkin dana desa ini bisa cair jika tidak melalui asistensi dan pemeriksaan dari awal”, ujar Arie.
Total dana yang diduga bermasalah diperkirakan mencapai sekitar Rp200 juta.
Pada 12 Maret 2026, keluarga bendahara desa yang dikabarkan menghilang disebut telah menyerahkan uang sekitar Rp33 juta ke kantor desa. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membayar sebagian insentif kader desa yang tertunggak.
Meski demikian, masih terdapat sisa dana dalam jumlah besar yang belum dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.
Kasus ini turut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Pasalnya, dugaan penyimpangan baru terungkap pada awal 2026, sementara penggunaan anggaran desa sebelumnya telah melalui proses audit dan pemeriksaan.
Hal ini memicu sorotan terhadap efektivitas pengawasan serta transparansi dalam pengelolaan dana desa.
Dalam laporannya, Arie mendesak Kejaksaan Negeri Bulukumba untuk segera mengambil langkah tegas, antara lain:
Melakukan penyelidikan secara menyeluruh
Memeriksa seluruh pihak yang terkait
Menghitung potensi kerugian negara
Menindak sesuai hukum yang berlaku
“Kami berharap pihak kejaksaan segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Ini sudah sangat mengkhawatirkan karena ada potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa,” tambahnya.
Kasus dugaan penyalahgunaan dana desa ini diharapkan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Reporter: Sapriaris
Discussion about this post