INformasinasional.com, Bulukumba – Riuh lalu lintas ekonomi di Pasar Sentral Bulukumba kini berkelindan dengan gema pertanyaan hukum yang belum tuntas.
Ditengah pusaran itu, Komite Konsolidasi Rakyat Bulukumba (KKRB) bersiap melangkah ke ruang-ruang resmi kekuasaan: mengajukan audiensi dengan Komisi I DPRD Bulukumba.
Aktifis KKRB, Arie M Dirgantara, yang akrab disapa Bung Arie Gondrong, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya membuka terang atas proses pembangunan Pasar Sentral yang kini berada dalam bayang-bayang penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Bulukumba.
“Dalam waktu dekat, kami akan melayangkan surat audiensi kepada Komisi I DPRD Bulukumba untuk membahas persoalan pembangunan Pasar Sentral,” ujar Arie, Senin (27/4).
Dibalik bangunan pasar yang berdiri, tersimpan proses panjang yang tidak hanya soal beton dan baja, tetapi juga keputusan politik dan anggaran. Arie menyoroti bahwa setiap proyek besar daerah, termasuk pembangunan pasar, tidak pernah lepas dari pembahasan di legislatif.
Menurutnya, secara prosedural, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melibatkan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebelum akhirnya disahkan dalam sidang paripurna. Dengan demikian, DPRD memiliki peran strategis sejak awal.
“Artinya, DPRD tentu mengetahui dan ikut membahas rencana pembangunan tersebut. Maka penting bagi kami untuk meminta penjelasan dan sikap mereka,” tegasnya.
Audiensi sebagai Ruang Klarifikasi Publik
Langkah audiensi ini, lanjut Arie, merupakan bagian dari komitmen bersama antara KKRB dan sejumlah elemen masyarakat sipil, termasuk LPBB dan kelompok Cipayung, dalam menelusuri jejak pembangunan Pasar Sentral Bulukumba.
Lebih dari sekadar forum diskusi, audiensi diharapkan menjadi ruang klarifikasi publik: apakah DPRD hanya menjadi penonton dalam proses hukum yang berjalan, atau turut aktif mengawal dan menelusuri dugaan penyimpangan.
“Selain itu, kami juga ingin mengetahui sejauh mana DPRD memahami langkah-langkah yang dilakukan pihak kejaksaan dalam proses penyelidikan. Apakah mereka menunggu aduan, atau proaktif menjalankan fungsi pengawasan?” tambah Arie.
Komisi I DPRD yang membidangi hukum dan pemerintahan dinilai memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk tidak sekadar menunggu laporan, tetapi juga bergerak aktif menelusuri persoalan yang menyentuh kepentingan publik.
Dalam narasi yang lebih luas, Arie mengingatkan bahwa DPRD adalah perpanjangan suara rakyat. Relasi antara masyarakat dan pemerintah, katanya, bukan sekadar administratif, melainkan representatif dimana aspirasi publik seharusnya menemukan gaungnya di ruang dewan.
“DPRD tidak bisa hanya diam. Mereka adalah perpanjangan lidah rakyat,”
Kasus Pasar Sentral Bulukumba kini berdiri dipersimpangan: antara harapan masyarakat akan transparansi dan kepastian hukum, serta realitas proses yang masih berjalan di meja penyelidikan.
Audiensi yang direncanakan KKRB bisa menjadi titik awal membuka simpul-simpul yang selama ini tersembunyi. Disana, publik menunggu bukan hanya jawaban, tetapi juga keberanian untuk bersikap.
Reporter: Sapriaris*
Discussion about this post