‘Jaga Desa, Jaga Dapur’ Syah Afandin: Dana Desa Tak Boleh Bocor Sejengkalpun

INformasinasional.com, LANGKAT—
Nada itu terdengar tenang, tetapi isinya mengguncang. Bupati Langkat H Syah Afandin SH, melontarkan peringatan yang sulit diabaikan, desa harus dijaga, dapur rakyat harus menyala dan dana desa tak boleh bocor sejengkal pun.
Pesan itu mencuat dalam Zoom Meeting Apresiasi yang digelar ABPEDNAS Sumatera Utara, Senin (4/5/2026), dari Ruang Pola Kantor Bupati Langkat.

Mengusung tema “Sinergi Jaga Desa dan Jaga Dapur MBG”, forum ini menjelma lebih dari sekadar agenda formal, ia menjadi panggung konsolidasi, tempat semua pihak diuji, serius menjaga desa.

Dilayar virtual, barisan pejabat dan aparat hukum tersambung dalam satu frekuensi. Direktur II Jaksa Agung Muda Intelijen Subeno, Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama, hingga perwakilan Pemprov Sumut H Palindungan Pane, semuanya bicara dalam satu nada, desa adalah garis depan, bukan pinggiran.

Namun sorotan utama tetap pada Syah Afandin. Dengan gaya lugas dan tajam, ia mengiris persoalan yang selama ini sering dibungkus laporan manis, lemahnya pengawasan dan potensi kebocoran dana desa.

“Kalau desa retak, yang pertama terdampak adalah perut rakyat. Kita tidak bicara angka, kita bicara hidup orang banyak,” katanya, menghentak.

Pernyataan itu seperti membuka tabir realitas, dana desa yang seharusnya menjadi bahan bakar kesejahteraan, kerap tersendat oleh praktik yang tak sepenuhnya bersih. Program berjalan, tetapi dampaknya tak selalu terasa.

Dititik itu, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disorot habis-habisan. Ketua DPD ABPEDNAS Sumut Abdul Khoir menegaskan, BPD bukan pelengkap administrasi, melainkan penjaga arah.

“BPD harus berani mengawasi, bukan hanya menyetujui. Kalau diam, desa bisa kehilangan arah,” katanya, tajam.

Dari sisi penegakan hukum, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Asintel Irfan Wibowo membawa pesan berbeda, pengawasan tak lagi menunggu pelanggaran terjadi. Pendampingan kini menjadi garda depan, mencegah sebelum menghukum. Suatu pendekatan yang menandai keseriusan negara menjaga desa dari dalam.

Sementara itu, Pemprov Sumut melalui Palindungan Pane menegaskan komitmen, desa adalah pusat pertumbuhan baru. Tapi ia mengingatkan, tanpa transparansi, pembangunan hanya akan menjadi angka-angka tanpa makna.

Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama menutup barisan dengan komitmen organisasi, memperkuat kapasitas BPD agar tak gagap menghadapi kompleksitas anggaran desa.

Ia menegaskan, pengawasan yang kuat lahir dari kemampuan, bukan sekadar kewenangan.

Diujung forum, Subeno dari Kejaksaan Agung memberikan penegasan paling gamblang, celah sekecil apa pun bisa menjadi pintu masuk penyimpangan.
“Sinergi adalah kunci. Tanpa itu, pengawasan akan selalu tertinggal selangkah,” katanya.

Forum ini seperti menyalakan lampu terang diruang yang lama redup. Desa kini bukan sekadar objek pembangunan, melainkan arena pertaruhan integritas.

Seruan “Jaga Desa, Jaga Dapur” bukan lagi slogan. Ia berubah menjadi garis keras, bahwa setiap rupiah yang melenceng bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan pengkhianatan terhadap kebutuhan dasar rakyat.

Dan ditengah semua itu, satu pesan berdiri tegak: jika desa kuat, rakyat bertahan. Jika desa bocor, yang lapar bukan angka, melainkan manusia.(Misno)