INformasinasional.com, MEDAN – Langkah tenang namun penuh determinasi yang ditunjukkan Bupati Langkat H Syah Afandin SH akhirnya berbuah manis. Dibawah kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Langkat kembali menorehkan prestasi prestisius dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Capaian bergengsi itu diserahkan langsung dalam suasana khidmat di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Jumat (29/5/2026).
Dibalik seremoni formal tersebut, tersimpan cerita panjang tentang kerja keras, pembenahan birokrasi, dan komitmen membangun pemerintahan yang bersih serta dipercaya rakyat.
Opini WTP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang SE MSi Ak CA CFrA CPA (Aust) CSFA ACPA GRCP GRCA ERMAP kepada Bupati Langkat H Syah Afandin SH didampingi Ketua DPRD Kabupaten Langkat Sribana Perangin-angin SE. Ikut mendampingi Bupati Langkat, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H Amril S Sos MAP, Kepala BPKAD Langkat Drs M. Iskandarsyah, Plt Kepala Inspektorat Langkat Gumala Ulfa ST MSi, Sekwan DPRD Langkat Drs Basrah Pardomuan, Kadis Kominfo Langkat Wahyudiharto SSTP MSi, hingga Kabag Protokol Winanda Akbar SSTP.

Raihan opini WTP bukan sekadar simbol administratif yang dipajang dalam lemari penghargaan pemerintahan. Predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan daerah itu menjadi cermin bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Langkat dinilai transparan, akuntabel, tertib, dan sesuai standar akuntansi yang berlaku.
Namun yang paling mencuri perhatian justru datang dari sikap Bupati Langkat H Syah Afandin SH. Walau keberhasilan besar yang berhasil diraih, ia memilih tidak larut dalam euforia. Dengan nada tenang namun tajam, Syah Afandin mengingatkan seluruh jajaran OPD agar tidak cepat merasa puas.
Ada nuansa ketulusan sekaligus ketegasan dalam pernyataan Syah Afandin. Seolah ia ingin memastikan bahwa penghargaan ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat Langkat.
“Sudah lama saya tunggu-tunggu untuk mendapat opini tersebut dengan terus mendorong para OPD saya untuk berbenah dan memperbaiki,” kata Syah Afandin.
Bagi Syah Afandin, WTP bukan sekadar capaian angka diatas kertas. Ia adalah hasil dari proses panjang pembenahan sistem, disiplin birokrasi, dan keberanian memperbaiki kekurangan yang selama ini menjadi pekerjaan rumah pemerintahan daerah.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah tetap menjaga ritme kerja, meningkatkan disiplin, serta memperkuat transparansi dalam setiap penggunaan anggaran rakyat.
“Saya ucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumut atas opini WTP yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat. Ini akan kami jadikan motivasi untuk terus berbuat yang lebih baik lagi dalam menyelenggarakan roda pemerintahan,” katanya.
Keberhasilan ini sekaligus menjadi penanda bahwa Kabupaten Langkat perlahan tengah bergerak menuju wajah birokrasi yang lebih modern, bersih, dan dipercaya masyarakat.
Dibawah kepemimpinan Syah Afandin, prestasi tidak hanya dibangun lewat seremoni dan slogan, tetapi melalui pembenahan yang nyata dan terukur.
Meski sorotan masyarakat cukup tajam terhadap tata kelola pemerintahan diberbagai daerah, raihan WTP Kabupaten Langkat menjadi semacam “surat cinta” dari kerja keras birokrasi kepada masyarakatnya, lembut dalam pencapaian, namun tajam dalam pesan, bahwa amanah rakyat harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang menegaskan, bahwa keberhasilan daerah mempertahankan kualitas tata kelola keuangan merupakan bagian penting dari cita-cita besar negara.
“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Daerah yang terus belajar dan berbenah untuk pengelolaan keuangan sehingga lebih baik dari sebelumnya,” katanya.
Paula juga menekankan bahwa opini WTP bukan hadiah seremonial, melainkan bentuk kepercayaan yang harus dijaga dengan integritas dan konsistensi. “Karena tata kelola yang baik merupakan tujuan negara kita Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pemerintah Daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Semoga ini bisa terus dipertahankan,” katanya.
(Misno)






Discussion about this post