INformasinasional.com, LANGKAT – Gelombang kritik terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Langkat semakin menguat. Sebelumnya disorot terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Tuahta Maju Ersada di Dusun Paret Rimo, Kecamatan Padang Tualang, kini desakan keras datang dari Satuan Mahasiswa Milenial AMPI (SATMA Milenial AMPI) Kabupaten Langkat.
Organisasi kepemudaan tersebut secara terbuka meminta Bupati Langkat, Syah Afandin, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DLH, termasuk mempertimbangkan pergantian Kepala Dinas apabila dinilai tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan secara efektif.
Ketua SATMA Milenial AMPI Langkat, Tigor Alfarid, menilai komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan selama ini belum tercermin melalui langkah nyata dilapangan. Menurutnya, DLH yang seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan lingkungan justru dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam menangani berbagai persoalan pencemaran yang dikeluhkan masyarakat.
“Kami meminta Bupati Langkat segera melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar proses administratif yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran lingkungan,” tegas Tigor kepada wartawan di Stabat, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, persoalan dugaan pencemaran yang melibatkan PKS Tuahta Maju Ersada hingga kini belum memberikan kepastian hukum maupun solusi yang dirasakan masyarakat. Meski pihak perusahaan disebut telah dipanggil oleh DLH, SATMA Milenial AMPI menilai belum terlihat adanya tindak lanjut yang tegas.
“Kami melihat jangan sampai pemanggilan hanya menjadi formalitas. Jika tidak ada tindakan konkret, publik tentu akan mempertanyakan sejauh mana keseriusan DLH dalam menjalankan fungsi pengawasannya,” katanya.
Selain menyoroti dugaan pencemaran limbah cair, limbah B3, dan polusi udara dari aktivitas industri, Tigor juga mengkritisi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPLH) DLH Langkat yang dinilai belum optimal menjalankan tugas dan fungsinya.
Ia bahkan menyebut pihaknya kesulitan membangun komunikasi dengan pejabat terkait ketika hendak berdiskusi mengenai berbagai persoalan lingkungan yang berkembang ditengah masyarakat.
“Kami meminta evaluasi tidak hanya terhadap kepala dinas, tetapi juga terhadap Kabid PPLH. Harus diketahui sejauh mana pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut laporan masyarakat, hingga efektivitas penegakan aturan. Jika ditemukan adanya kelalaian, tentu harus diberikan sanksi sesuai ketentuan,” katanya.
Desakan serupa disampaikan Koordinator SATMA Milenial AMPI Langkat, Aulia Zulhairi. Ia menegaskan gerakan yang dilakukan organisasinya bukan bertujuan menyerang individu tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup dan penegakan hukum di Kabupaten Langkat.
Menurut Aulia, berbagai aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui surat, somasi maupun aksi demonstrasi selama ini semestinya dijawab dengan langkah konkret.
“Kami tidak ingin persoalan lingkungan terus berlarut-larut tanpa penyelesaian. Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Karena itu kami mendesak Bupati Langkat segera melakukan evaluasi total terhadap DLH. Bila hasil evaluasi menunjukkan pimpinan tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya secara efektif, maka pergantian pejabat merupakan langkah yang patut dipertimbangkan,” tegasnya.
Aulia juga memastikan SATMA Milenial AMPI akan terus mengawal isu tersebut hingga ada kepastian penyelesaian.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Jika diperlukan, aksi lanjutan akan terus dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.
Sebelumnya, kinerja DLH Langkat juga menjadi sorotan setelah muncul keberatan dari sejumlah elemen masyarakat terkait penanganan dugaan pencemaran lingkungan serta persoalan lain yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Langkat.
DLH Pastikan Setiap Laporan Diproses
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, Erwin, menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan masyarakat sepanjang disampaikan secara profesional, proporsional, dan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap laporan maupun keluhan masyarakat mengenai dugaan pencemaran lingkungan akan kami respons secara profesional. Apabila ditemukan bukti yang menguatkan adanya pelanggaran, tentu akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Erwin saat dikonfirmasi.
Ia juga menyampaikan saat ini tengah mengikuti pelatihan kepemimpinan, namun memastikan mekanisme penanganan laporan masyarakat tetap berjalan melalui jajaran dilingkungan DLH.
Meningkatnya sorotan publik terhadap persoalan lingkungan di Kabupaten Langkat menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam membuktikan komitmennya terhadap perlindungan lingkungan hidup. Masyarakat kini menanti langkah konkret, transparan, dan terukur dari instansi yang memiliki kewenangan agar setiap dugaan pencemaran tidak berhenti pada sebatas pemanggilan, melainkan bermuara pada penegakan aturan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.(ZPL)
Discussion about this post