INformasinasional.com | LANGKAT – Polemik dugaan pengelolaan limbah dan produk expired di PT Satria Indonusa Perkasa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, kian memanas. Ditengah sorotan publik terkait dugaan pencemaran lingkungan, manajemen perusahaan justru mengakui bahwa produk makanan yang telah ditarik dari peredaran tetap dikonsumsi oleh karyawan untuk kebutuhan internal.
Pernyataan tersebut disampaikan Sofyan, pihak manajemen PT Satria Indonusa Perkasa, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, produk yang telah dikembalikan dari pasar tidak lagi didistribusikan kepada masyarakat, melainkan dikonsumsi oleh karyawan perusahaan.
“Itu makanan yang sudah dikembalikan dari pasar kami konsumsi untuk orang dalam, tidak dibagikan keluar. Sampai sekarang kami sehat-sehat saja. Jadi kalau dibilang mencemari lingkungan saya juga heran. Namun prosedur pengamanan barang bekas tetap kami lakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP),” kata Sofyan.
Pernyataan tersebut justru memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kabupaten Langkat, Zaid Lubis, menilai sikap perusahaan menunjukkan lemahnya kepedulian terhadap aspek keselamatan pekerja maupun perlindungan lingkungan hidup.
Menurutnya, makanan yang telah berstatus expired atau ditarik dari peredaran tidak semestinya lagi dikonsumsi, sekalipun hanya untuk kalangan internal perusahaan.
“Keterangan manajemen yang menyebut produk bekas masih dikonsumsi karyawan merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Persoalan ini bukan hanya menyangkut kesehatan pekerja, tetapi juga menunjukkan lemahnya kepedulian terhadap standar keselamatan kerja,” tegas Lubis, Selasa (14/7/2026)
Ia juga menyoroti dugaan pengelolaan limbah perusahaan yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Menurutnya, sisa produk, plastik, maupun kaleng bekas kemasan merupakan bagian dari limbah yang wajib ditangani sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
AMPI Langkat juga mengaku menerima keluhan masyarakat terkait dugaan pembuangan limbah secara sembarangan yang disebut-sebut mengakibatkan pencemaran lingkungan serta menimbulkan bau tidak sedap.
“Kami menduga perusahaan belum memenuhi kewajiban administrasi lingkungan, termasuk dokumen AMDAL maupun UKL-UPL. Untuk memastikan hal tersebut, AMPI akan menyurati Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dokumen SMK3 perusahaan,” kata Lubis.
Ia menegaskan, apabila perusahaan tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan yang dikeluhkan masyarakat, AMPI Langkat siap membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.
Sementara itu, Camat Gebang, Sofyan Tarigan, mengungkapkan dirinya telah turun langsung kelokasi bersama warga untuk melihat kondisi dilapangan.
“Hasil pengecekan memang terlihat sampah plastik dan kaleng bekas kemasan berserakan sehingga menimbulkan kesan kumuh. Selain itu, air kolam yang mengalir ke parit warga tampak berwarna hitam dan mengeluarkan aroma menyengat,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, pihak Kecamatan Gebang telah melayangkan surat undangan kepada manajemen PT Satria Indonusa Perkasa beserta instansi terkait untuk menghadiri rapat klarifikasi pada Kamis mendatang.
Pertemuan tersebut dijadwalkan membahas dugaan pencemaran lingkungan sekaligus meminta penjelasan dan pertanggungjawaban perusahaan atas keluhan masyarakat.
Camat juga menilai selama ini perusahaan terkesan kurang terbuka terhadap pemerintah desa maupun pihak kecamatan.
“Investasi tentu kita dukung, tetapi bukan berarti perusahaan boleh mengabaikan lingkungan dan menutup komunikasi dengan pemerintah setempat. Jika nantinya ditemukan pelanggaran, termasuk persoalan perizinan lingkungan, maka hasilnya akan kami rekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, polemik dugaan pencemaran lingkungan dan pengelolaan produk expired di PT Satria Indonusa Perkasa masih menjadi perhatian masyarakat. Berbagai pihak kini menunggu hasil klarifikasi resmi serta langkah pengawasan dari instansi terkait guna memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan sekitar.
(Z Lubis)
Discussion about this post