INformasinasional.com, JAKARTA – Pengerahan dan penyiagaan hingga 20.980 personel TNI Angkatan Laut (TNI AL) kewilayah Jakarta menjadi sorotan. Langkah penguatan pasukan dalam skala besar itu berlangsung ditengah memanasnya dinamika hukum setelah mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) buru-buru menepis spekulasi yang mengaitkan pergerakan pasukan tersebut dengan kasus hukum yang menyeret mantan Kapolri itu.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, menegaskan bahwa pengerahan personel merupakan bagian dari kesiapsiagaan rutin institusi militer dalam menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan situasi keamanan.
Ia meminta masyarakat tidak menghubungkan penyiagaan pasukan dengan isu politik maupun persoalan hukum yang tengah berkembang.
“Tidak perlu dikait-kaitkan dengan isu apa pun,” tegas Muhammad Nas kepada wartawan, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, TNI memiliki kewajiban untuk senantiasa berada dalam kondisi siap menghadapi berbagai kemungkinan. Kesiapsiagaan tersebut merupakan bagian dari tugas pokok pertahanan negara, sekaligus upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan TNI untuk kesiapsiagaan,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh prajurit TNI dituntut selalu siap melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
20.980 PERSONEL DISIAGAKAN
Dibalik pernyataan bahwa pengerahan tersebut merupakan prosedur rutin, dokumen Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/96/2026 tertanggal 2 November 2026 memuat rencana penebalan kekuatan, khususnya dari unsur TNI AL, untuk mengantisipasi perkembangan situasi diwilayah DKI Jakarta.
Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut, Yayan Sofiyan, sebelumnya melaporkan rencana pengerahan pasukan tersebut dalam empat tahapan. Kekuatan yang disiapkan melibatkan satuan TNI AL dari Jakarta maupun sejumlah daerah diluar ibu kota.
“Total personel yang dikerahkan dari seluruh tahapan mencapai 20.980 personel,” kata Yayan di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Pengerahan tahap pertama telah dimulai sejak Senin (2/11/2026), dengan melibatkan 2.100 personel dari satuan yang telah berada di wilayah Jakarta. Mereka berasal dari Korps Marinir, Koarmada I, Kodaeral III, dan Kolinlamil.
Selanjutnya, tahap kedua dan ketiga dijadwalkan melibatkan 5.740 personel dari luar Jakarta pada 4 November 2026.
Pergeseran pasukan dilakukan melalui jalur darat maupun menggunakan kapal perang Republik Indonesia (KRI). Sejumlah satuan yang terlibat berasal dari Koarmada II, Pasmar 2, Puspenerbal, Kodiklatal, Akademi Angkatan Laut (AAL), serta pangkalan TNI AL di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.
Sementara itu, tahap keempat menyiapkan 13.140 personel dari Mabesal dan jajaran satuan TNI AL diwilayah Jakarta. Mereka ditempatkan dalam status siaga penuh di markas masing-masing dan sewaktu-waktu dapat digerakkan sesuai kebutuhan operasi.
Menariknya, ditengah besarnya kekuatan pasukan yang tercantum dalam dokumen tersebut, sejumlah titik strategis di ibu kota justru terpantau relatif normal.
Situasi pada Rabu (4/11/2026), tidak menemukan aktivitas pengerahan pasukan TNI AL secara mencolok disejumlah lokasi yang disebut dalam rencana penebalan pengamanan.
Di Markas Komando (Mako) Marinir, kawasan Senen, Jakarta Pusat, misalnya, tidak terlihat penjagaan luar biasa didepan gerbang. Lingkungan markas juga tampak lengang.
Situasi serupa terlihat dikawasan Medan Merdeka Barat. Tidak tampak aktivitas pengamanan TNI AL dalam skala besar sebagaimana yang menjadi perhatian publik.
Bahkan, Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Dr Mintohardjo dikawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, juga terpantau berjalan normal. Tidak terlihat penambahan penjagaan yang menonjol, meskipun dalam dokumen telegram tercantum rencana penambahan 184 personel di lokasi tersebut.
Kondisi relatif serupa terlihat dikawasan Menteng hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Namun, dikawasan Bundaran HI dan sekitar kompleks perkantoran Thamrin Nine, justru terlihat ratusan personel Brimob dan Sabhara bersiaga.
Sejumlah bus Brimob dan puluhan sepeda motor Sabhara ditempatkan disekitar pusat perbelanjaan Grand Indonesia dan Plaza Indonesia.
Pemandangan tersebut memperlihatkan adanya aktivitas pengamanan kepolisian disejumlah titik ibu kota. Meski demikian, keberadaan personel tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya hubungan dengan rencana pengerahan TNI AL.
Penyiagaan pasukan dalam jumlah besar ini menjadi perhatian karena waktunya berdekatan dengan penetapan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa (3/11/2026).
Kedekatan waktu kedua peristiwa tersebut memunculkan beragam spekulasi ditengah masyarakat. Terlebih, dokumen telegram TNI AL secara eksplisit menyebut penebalan pengamanan untuk mengantisipasi perkembangan situasi diwilayah DKI Jakarta.
Meski demikian, Mabes TNI telah menegaskan bahwa kesiapsiagaan tersebut merupakan bagian dari tugas dan prosedur operasional militer, bukan respons khusus terhadap penetapan tersangka dalam perkara yang menyeret Listyo Sigit.
Dengan jumlah kekuatan yang mencapai 20.980 personel, penyiagaan pasukan ini tetap menjadi perhatian publik. Klarifikasi Mabes TNI diharapkan dapat menjawab pertanyaan masyarakat mengenai tujuan, mekanisme, serta kebutuhan operasional dibalik penguatan kekuatan militer di ibu kota.
Ditengah situasi tersebut, transparansi informasi menjadi penting agar pengerahan kekuatan pertahanan negara tidak berkembang menjadi spekulasi yang berpotensi memicu keresahan.(misn’t)
Editor: Misno
Discussion about this post