INformasinasional.com, Pasaman Barat – Narasi defisit anggaran yang berulang kali dikumandangkan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kini retak dari dalam. Fakta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2025 yang membengkak hingga sekitar Rp67–68 miliar justru membuka tabir paradoks pengelolaan keuangan daerah.
Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat (AMPB) menilai besarnya Silpa itu bukan sekadar angka teknis, melainkan potret telanjang kegagalan perencanaan dan eksekusi anggaran. Ditengah dalih keterbatasan fiskal, puluhan miliar rupiah justru dibiarkan mengendap tanpa menghasilkan dampak pembangunan yang nyata.
“Selama ini pemerintah daerah berlindung dibalik narasi defisit anggaran untuk membenarkan minimnya pembangunan. Fakta Silpa puluhan miliar rupiah ini membongkar kebohongan itu,” kata Koordinator AMPB, Ridho Kurnia, Senin, 26 Januari 2026, di Simpang Empat.
Ridho menyebut problem utama Pasaman Barat bukan kekurangan anggaran, melainkan lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan menyerap anggaran secara efektif. Silpa yang membesar, menurutnya, adalah indikator langsung buruknya tata kelola keuangan.
“Jika perencanaan matang dan keberpihakan pada rakyat jelas, tidak akan ada anggaran sebesar ini mengendap tanpa arah,” katanya.
Ironi itu kian terasa karena di saat bersamaan, persoalan mendesak justru menumpuk. Infrastruktur jalan disejumlah kecamatan rusak, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan tertatih, serta ekonomi masyarakat stagnan. “Rakyat menunggu pembangunan, tetapi anggaran malah parkir direkening kas daerah,” kata Ridho.
AMPB menegaskan bahwa Silpa dalam jumlah besar bukan prestasi fiskal, melainkan alarm kegagalan kebijakan. Mereka mendesak pemerintah daerah membuka secara transparan penyebab membengkaknya Silpa dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jika perlu, beri sanksi. Jangan lagi memoles kegagalan dengan istilah teknokratis,” katanya.
Kritik itu ditanggapi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pasaman Barat, Zulfi Agus. Ia menjelaskan, tingginya Silpa disebabkan masuknya sejumlah dana pada penghujung Desember 2025 yang belum sempat diakomodasi dalam APBD tahun berjalan. “Diantaranya alokasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp24,8 miliar yang baru masuk pada Desember,” kata Zulfi.
Selain itu, Silpa juga berasal dari efisiensi anggaran 2025 untuk mengembalikan Dana Alokasi Umum (DAU) peruntukan pendidikan dan kesehatan tahun 2023–2024 yang sebelumnya belum dialokasikan, dengan nilai sekitar Rp23,7 miliar. Dana lain berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Presiden serta bantuan Pemerintah Provinsi yang juga cair diakhir tahun.
Menurut Zulfi, dana-dana tersebut akan dialokasikan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun bagi AMPB, penjelasan teknis itu belum menjawab pertanyaan utama, mengapa perencanaan anggaran begitu rapuh hingga puluhan miliar rupiah tak sempat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
“Selama uang rakyat dibiarkan mengendap, dalih defisit hanyalah narasi kosong,” kata Ridho lagi
Reporter: Syafrizal
Discussion about this post