INformasinasional.com-JAKARTA. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat Komisi VI DPR-RI, Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta Selatan, Anggota DPR-RI Rizal Bawazier menyoroti permasalahan perizinan nelayan yang terjadi di daerah pemilihannya, Jawa Tengah X (Kabupaten/Kota Pekalongan, Batang, dan Pemalang).
Rapat tersebut membahas kesiapan Kementerian Perdagangan dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok selama bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri 2025. Selain itu, juga dibahas berbagai persoalan di sektor perdagangan, termasuk kendala yang dihadapi para nelayan dalam mengurus perizinan.
Rizal Bawazier mengungkapkan bahwa banyak nelayan tradisional, khususnya yang tergabung dalam Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), mengeluhkan mahalnya biaya perizinan di Kementerian Perdagangan. Bahkan, menurutnya, ada praktik pungutan liar yang mencapai Rp40 juta untuk mengurus izin tersebut.
[irp posts=”37775″ ]
“Seperti yang terjadi di lapangan, terutama di Dapil saya, banyak nelayan mengeluhkan mahalnya biaya perizinan di Kemendag. Bahkan, mereka menceritakan kepada saya bahwa ada ‘uang siluman’ sebesar Rp40 juta untuk mengurus izin ini,” ujar Rizal Bawazier melalui sambungan telepon pada Senin (3/3).
Menanggapi hal tersebut, Rizal Bawazier meminta Menteri Perdagangan untuk segera menindak tegas para oknum yang terlibat dalam pungutan liar tersebut.
“Kita tidak mau lagi ada praktik seperti ini. Saya harap Pak Menteri segera mengambil tindakan tegas dan memecat para oknum tersebut,” tegasnya dalam rapat tersebut.
Rapat yang juga dihadiri oleh Direktur Utama Perum Bulog dan jajaran Kementerian Perdagangan ini menjadi momentum bagi DPR-RI untuk terus mengawal kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan mengatasi permasalahan di sektor perdagangan, termasuk memberantas praktik pungutan liar yang merugikan para nelayan.
Reporter: Ragil
