INformasinasional.com-JAKARTA. Bakal capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menilai bahwa tantangan di bidang pasar tradisional susah dihadapi. Terdapat persoalan di pasar trandisional yang belum terselesaikan.
Hal itu disampaikan Anies saat menghadiri Rapimnas dan Deklarasi dukungan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) terharap pasangan Anies-Cak Imin. Dalam acara itu, Anies dicurhati pedagang terkait permasalahan yang kerap terjadi di pasar tradisonal.
Dalam acara itu, Anies menyinggung soal kebijakan-kebijakan terhadap pelaku pedagang di pasar tradisional. Dia berbicara soal dampak ketika negara tidak memberi arahan yang jelas atas kebijakan yang ada.
“Ketika negara tidak memberikan arahan ideologi apa yang harus dianut oleh pemerintah sampai ke tingkat daerah, maka semuanya akan bergerak tanpa arah,” ujar Anies dalam acara Rapimnas IKAPPI di El Hotel Royal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (7/11/2023).
Menurut Anies, kebijakan juga harus dituangkan secara sederhana dengan gagasan dan ideologi. Ideologi itu harus bertujuan untuk memberdayakan pihak yang lemah.
“Semuanya ini akan tahu kami sedang bergerak ke arah mana, kenapa? Karena ada sebuah ideologi,” ucapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, jika kebijakan diambil tanpa ada gagasan dan ideologi, justru akan menimbulkan tidak konsisten dalam membangun ekonomi.
“Kebijakan berdasarkan ideologi. Kalau sekadar kerja saja tidak ada gagasan tidak ada ideologi, ya nggak ada arah nantinya, dan apa yang terjadi? Tidak konsisten dalam menyusun kebijakan,” lanjut Anies.
Lebih jauh, Anies juga berbicara mengenai konsep ekonomi kerakyatan yang menurutnya harus kembali diterapkan Indonesia. Hal itu, kata Anies, harus diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang dapat dimengerti masyarakat.
“Ekonomi kerakyatan itu konsep yang kompleks. Harus diterjemahkan dalam sebuah mantra sederhana, mantra sederhana ini sebutan ini yang kemudian nanti dituangkan dalam kebijakan,” katanya.
Menurutnya, kebijakan yang berdasarkan ekonomi kerakyatan yakni membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Dia menyebut itu adalah mantra sederhana yang wajib diterapkan dalam ekonomi kerakyatan.
“Dalam bentuk kebijakan itu membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Ketika kalimat ini dipegang, pengambil kebijakan itu akan berpegang kebijakan, ‘saya membesarkan yang besar, apa membersarkan yang kecil?’,” papar Anies.
“Kalau membesarkan yang besar, sudah salah. Kalau dia membesarkan yang kecil, dia benar. Kalau tidak ada untuk itu, bergerak tanpa arah,” ucapnya.
Anies lantas memberi contoh tentang rencana renovasi sebuah pasar. Dia mengatakan, jika rencana renovasi hanya melibatkan investor, maka pedagang akan semakin tergerus.
“Misalnya, pasar mau direnovasi, panggil investor, nggak usah ngeluarin biaya, kira-kira yang besar siapa? Investor, yang kecil malah pelan-pelan tergeser dan hilang,” imbuhnya.
Anies menyebut, tidak semua pemangku kebijakan memahami konsep ekonomi kerakyatan tersebut. Perlu inisiatif pemerintah untuk mau mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat yang terlibat langsung dalam industri.
“Lalu pertanyaan, bagaimana caranya? Nah ini soal cara ini, memegang kewenangan bukan berarti mengetahui permasalahan. Negara memang pegang tanda tangan tapi pengetahuannya dari mana? Ada pada pelaku, ada peneliti, ada pada badan-badan yang mengelola,” kata Anies.
“Jadi negara duduk mendengarkan, dan salah satu sumber yang harus didengarkan untuk memperbaiki ekosistem adalah IKAPPI itu yang harus didengarkan,” pungkasnya.(detikcom)
