INformasinasional.com – BATUBARA. Batalnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diagendakan DPRD Batu Bara terkait carut marutnya seleksi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Batu Bara Tahun 2023, anggota DPRD Batu Bara akhirnya saling lempar alasan.
Seyogyanya, RDP dijadwalkan DPRD Batubara Jumat 2 Februari 2024, dan ternyata batal dilaksanakan. Alasannya, tidak adanya keterwakilan anggota DPRD dan Dinas Pendidikan serta instansi lainnya.
Akibat kegagalan RDP telah menimbulkan kekecewaan dari pihak guru honorer. Bahkan, Ketua DPRD Batubara M Safii beralasan, bahwa ihwal RDP kasus kecurangan seleksi PPPK sudah diserahkannya ke komisi III DPRD Batubara.
[irp posts=”21278″ ]
Ada isu yang beredar kalau ketua DPRD Batubara M Safii tidak mau menandatangani agenda RDP tersebut, lantas ia melepas tanggungjawabnya ke komisi III.
“Sudah saya disposisi kok ke komisi III,” kata M Safii, Jumat (2/2/2024).
Merespon lempar tanggungjawab dari Ketua DPRD Batubara, Ketua Komisi III DPRD dari partai Gerindra, Andriansyah, membantah tegas bahwa belum ada surat masuk (Disposisi) ke Komisi terkait RDP kekisruhan seleksi PPPK.
“Siapa yang bilang? Belum ada (didisposisikan). Kalau sudah didisposisikan seharusnya saya sudah dapat, saya bingung,” kata Andriansyah selaku Ketua Komisi III DPRD Batubara.
Andrianyah pun menjelaskan terkait RDP penyelewengan sistem seleksi PPPK tersebut, rencananya dalam waktu dekat akan dibahas dan dijadwalkan dulu tanggal mainnya.
“Intinya belum terjadwal, nanti kita jadwalkan ulang,” katanya.
Sementara, sekretaris Komisi III Rizky Arieta yang sempat menerima massa RDP dari para guru honorer berasalan, jika batalnya RDP lantaran ketidak hadiran dari Dinas Pendidikan kabupaten Batubara.
“Aduh capek kali menjawab ini, ia sudah didisposisikan ke Komisi III tapi kan belum dibahas di Banmus, nantikan kalau sudah selesai Banmus ini baru bisa saya jadwalkan kapan,” kata Rizky Arieta.
Sayakan, kata Rizky Arieta, bukan sendiri di Komisi III, saya punya kawan-kawan di komisi III, saya bukan Ketuanya, saya sekretarisnya, sayakan harus konfirmasi juga. Percumakan kalau RDP nanti yang datang saya sendiri, saya bisa bikin apa coba, kata dia.
Rizky menjelaskan, salah satu halangan digelarnya pembahasan kekisruan PPPK di kabupaten Batubara lantaran masing-masing anggota pada sibuk turun ke masyarakat.
“Kami anggota dewan ini kan dalam prises turun ke Dapil, banyak kegiatan, begitu kayak tadi datang cuma tiga orang, bukan ketuanya datang yakan jadi permasalahankan kalau kami-kami aja, makanya gak ada yang memperlambat,” jelas Rizky.
( Eka Suhendra)
