INformasinasional.com, JAKARTA – Kekacauan birokrasi kembali terpampang telanjang ditengah bencana yang melumpuhkan Kabupaten Langkat. BPBD Langkat dituding koclok, istilah yang oleh sejumlah pejabat pusat dipakai untuk menggambarkan ketidaksiapan, ketidakmampuan, atau ketidakmengertian dalam menyusun laporan kebencanaan resmi. Akibatnya, tragedi banjir yang telah menenggelamkan wilayah iLangkat sejak 26 November 2025 justru pertama kali diketahui pemerintah pusat dari pemberitaan media massa, bukan dari laporan formal pemerintah daerah.
Ironi itu diungkap langsung Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers penanganan bencana Aceh–Sumut–Sumbar yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi BNPB pada Sabtu (29/11/2025). Suharyanto menyebut Langkat tidak pernah menetapkan status kedaruratan, langkah administratif yang menjadi pintu masuk bantuan pusat. Tanpa itu, BNPB menganggap pemerintah daerah masih sanggup mengatasi bencana sendiri.
“Yang terdampak bencana masih ada delapan. Meskipun tadi dari pemberitaan media, ada diberitakan Langkat, gitu ya, Kabupaten Langkat ini juga terjadi banjir,” kata Suharyanto, nada herannya tak bisa disembunyikan.
“Tapi sampai sekarang kami informasikan bahwa Kabupaten Langkat tidak menetapkan status kedaruratan… Artinya pemerintah Kabupaten Langkat ini masih bisa mengatasi kondisi yang diberitakan itu,” tambahnya, menyiratkan kritik halus namun tajam.
Dilapangan, kenyataan berbicara sebaliknya. Informasi yang dihimpun INformasinasional.com memperlihatkan skala kerusakan yang jauh dari kata bisa-ditangani sendiri. Ribuan rumah warga, fasilitas umum, sekolah, kantor pemerintahan hingga rumah ibadah terendam tanpa ampun. Jalan tol sempat lumpuh total selama beberapa hari, sementara ruas Jalinsum, urat nadi transportasi terputus akibat arus deras.
Listrik padam berhari-hari setelah tiang jaringan tumbang. Sinyal seluler hilang, membuat akses komunikasi seperti kembali keera gelap. Sejumlah jembatan runtuh. Puluhan ribu warga mengungsi, 4 korban meninggal dunia, banyak yang masih terisolasi hingga hari ini. Ribuan lainnya bertahan dalam kondisi memprihatinkan, kelaparan, tanpa bantuan pemerintah, menunggu pertolongan yang tak kunjung tiba.
Ditengah kepanikan warga dan kerusakan yang masif, ketiadaan laporan resmi dari BPBD Langkat menambah daftar panjang kegagalan tata kelola bencana didaerah tersebut. Sementara pemerintah pusat baru bergerak setelah membaca berita, pertanyaan besar pun menyeruak, apa sebenarnya yang sedang terjadi di Langkat?
Banjir boleh datang dari langit, tapi kelalaian birokrasi seperti yang kini dipertontonkan, jelas datang dari bumi. Langkat tidak sedang hanya dilanda air bah. Ia juga sedang dilanda krisis manajemen bencana yang serius.(Misno)
Discussion about this post