INformasinasional.com, LANGKAT – Dalam langkah berani dan strategis untuk menciptakan iklim usaha yang aman dan mendukung pertumbuhan ekonomi, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengentasan Premanisme di wilayahnya.
Rapat pembentukan Satgas ini digelar bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Langkat di Lounge VIP Kantor Bupati, Selasa (27/5/2025), sebagai respons langsung atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan bisnis yang bebas dari intimidasi dan gangguan premanisme.
“Langkat harus menjadi tempat yang ramah bagi investasi dan usaha. Tidak boleh ada lagi ruang bagi premanisme yang menghambat pembangunan,” tegas Bupati Syah Afandin dalam pertemuan tersebut.
[irp posts=”40734″ ]
Ia menegaskan, Satgas ini bukan hanya simbol, melainkan komitmen konkret pemerintah daerah untuk menumpas segala bentuk praktik premanisme yang selama ini menjadi momok bagi pelaku usaha lokal maupun investor luar.
“Keamanan dan kepastian hukum adalah fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan hadirnya satgas ini, kami ingin memberikan jaminan bahwa Langkat siap menyambut investasi dengan tangan terbuka dan kondisi yang kondusif,” tambahnya.
Turut hadir dalam rapat penting tersebut, Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, Dandim 0203/LKT Letkol Arh Fx Ibnu Hardiyanto, Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin-angin, serta Kepala Seksi Intelijen Kejari Langkat Ika Luis Nardo. Seluruhnya menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Bupati Langkat.
“Kehadiran Satgas ini akan sangat membantu kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini bentuk sinergi nyata,” ujar Kapolres AKBP David.
Sementara itu, Dandim Letkol Arh Fx Ibnu Hardiyanto menyatakan kesiapan TNI untuk ikut turun langsung dalam pelaksanaan Satgas. “Premanisme adalah musuh bersama. Kami siap kerahkan personel untuk mendukung sepenuhnya,” tegasnya.
Satgas ini nantinya akan berada di bawah koordinasi Badan KesbangPol Langkat dan akan bekerja lintas sektor. Tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga edukasi dan pengawasan terhadap berbagai elemen masyarakat. Bahkan, keberadaan koperasi-koperasi yang diduga menyimpang dari fungsi sosial ekonominya juga akan dievaluasi secara menyeluruh.
Dengan kebijakan tegas dan kolaboratif ini, Bupati Langkat kembali menegaskan posisi Langkat sebagai daerah yang terbuka terhadap investasi, sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
“Jika investasi tumbuh, ekonomi bangkit, maka kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Ini bukan sekadar wacana, tapi aksi nyata,” pungkas Bupati.(Misnoadi)
