INformasinasional.com, JAKARTA – Komunitas ojek dan sopir taksi online menggelar demo besar-besaran hari ini di Jakarta. Demo terpusat di tiga titik, mulai dari Patung Kuda hingga gedung DPR/MPR RI.
“Rencana aksi mereka itu ada di tiga titik, yaitu di Patung Kuda, depan gedung DPR/MPR RI, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub),” ujar Kabid Humas Polda metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, kepada wartawan, Selasa (20/5/2025).
Polda Metro Jaya telah menyiapkan 2.554 personel gabungan TNI-Polri dan Pemda untuk mengamankan aksi unjuk rasa ini. Personel disebar di tiga titik aksi, termasuk di kawasan Bundaran HI yang akan menjadi lintasan peserta demo.
[irp posts=”40460″ ]
“Bundaran HI kita tempatkan personel juga untuk melakukan penjagaan dan pengaturan lalu lintas,” imbuhnya.
Personel kepolisian juga disebar di beberapa wilayah yang akan dilintasi para peserta demo ojol. Pengaturan lalu lintas melibatkan 200 personel dari jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
Ade Ary mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari tiga titik demo agar tidak terjebak kemacetan. Para pengendara diimbau untuk mencari jalur alternatif.
“Hindari kawasan Monas, Bundaran HI, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI selama kegiatan unjuk rasa berlangsung, masyarakat kami minta untuk mencari jalur alternatif,” jelasnya.
Aplikasi Dimatikan Massal
Ojek dan taksi online akan menolak pesanan dengan mematikan aplikasi dalam aksi demo ini. Asosiasi Ojol Garda Indonesia meminta masyarakat tidak melakukan pemesanan pada Selasa (20/5) hari ini.
“Serta akan dilakukannya pelumpuhan pemesanan penumpang, pemesanan makanan dan pengiriman barang melalui aplikasi secara massal dengan cara mematikan aplikasi pada hari Selasa, 20 Mei 2025 mulai jam 00.00 sampai dengan jam 23.59 WIB,” kata Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, dalam keterangannya, kemarin.
Dia mengatakan unjuk rasa tersebut untuk menagih ketegasan pemerintah selaku regulator untuk bertindak atas pelanggaran regulasi yang dilakukan sejak 2022. Dia mengatakan demo hari ini menjadi puncak kekecewaan para pengemudi online.
Berikut tuntutan massa ojol:
1. Presiden RI dan Menteri Perhubungan berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI / Permenhub PM No.12 tahun 2019, Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022;
2. DPR RI Komisi V agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, Asosiasi, Aplikator;
3. Potongan Aplikasi 10%;
4. Revisi Tarif Penumpang (hapus aceng, slot, hemat, prioritas dll); dan
5. Tetapkan Tarif Layanan Makanan dan Kiriman Barang, libatkan Asosiasi, Regulator, Aplikator, dan YLKI. (dtc)
