INformasinasional.com-JAKARTA. Forum Komunikasi Antar Relawan Ganjar-Mahfud akan menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, dan longmarch ke gedung Bawaslu, hari ini. Kendaraan taktis disiagakan di sekitar Bawaslu.
Dilansir detikcom di lokasi, Senin (19/2/2024) di gedung Bawaslu RI, Menteng, Jakarta Pusat petugas kepolisian mulai berjaga. Terlihat kendaraan taktis terparkir di area gedung Bawaslu.
Arus lalu lintas terpantau masih normal. Belum ada rekayasa lalu lintas baik itu ke arah Jalan Medan Merdeka Barat atau sebaliknya. Seperti diketahui, ribuan personel kepolisian diturunkan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi.
“1.978 personel disiapkan untuk melayani dan mengamankan apabila ada aksi,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dihubungi, Senin (19/2).
Relawan Ganjar-Mahfud ini akan menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa juga mengaku akan melakukan long march ke gedung Bawaslu.
Susatyo mengatakan pihaknya belum melakukan rekayasa lalu lintas terkait demo tersebut. Kebijakan lalu lintas bersifat situasional.
“Situasional (rekayasa lalu lintas),” katanya.
Relawan Ganjar-Mahfud Akan Gelar Demo
Forum Komunikasi Antar Relawan Ganjar-Mahfud mengeluarkan ‘Petisi Brawijaya’ di Jalan Brawijaya VIII, Jakarta Selatan (Jaksel). Usai mengeluarkan petisi itu, mereka mengatakan akan melakukan demo di Patung Kuda hingga Bawaslu, Jakarta Pusat (Jakpus), hari ini.
“Jadi besok itu jam 10.00 WIB akan turun ke Patung Kuda kemudian longmarch ke Bawaslu. Jadi semua organ relawan silakan turun, tidak perlu mendaftar silakan datang bawa pasukan anda kita geruduk Bawaslu,” kata Ketua Umum Kombas GP Burhan Saidi saat konferensi pers di Jalan Brawijaya VIII, Jaksel, Minggu (18/2).
Sebanyak 103 Ketua Relawan Nasional Ganjar-Mahfud itu hadir dalam pengeluaran ‘Petisi Brawijaya’. Ia menjelaskan petisi ini merupakan penolakan hasil pilpres karena melihat dugaan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif menguntungkan paslon 02 Prabowo-Gibran.
Adapun isi ‘Petisi Brawijaya’ tersebut yakni:
1. Menolak hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2024 yang diwarnai dengan kecurangan
2. Meminta kepada KPU yang dibentuk kemudian oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pemilihan ulang secara Jurdi, khususnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti Komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini
3. Memprotes keras Deklarasi Kemenangan Paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan Quick Count sedangkan KPU belum menetapkan pemenang Pilpres berdasarkan perolehan suara terbayak. Hal ini secara nyata nyata telah menggiring opini masyarakat luas yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat
4. Meminta Bawaslu untuk memproses secara hukum paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud
5. Meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi paslon 02 pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.(dtc)
