INformasinasional.com, JAKARTA —
Tekanan publik akhirnya berbuah janji. Setelah gelombang tuntutan masyarakat yang menyoroti gaya hidup mewah wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka lembaran baru, transparansi, pemangkasan fasilitas, hingga pelibatan publik dalam proses legislasi.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dengan suara tegas namun hati-hati, mengumumkan bahwa lembaga legislatif akan memangkas sejumlah tunjangan dan fasilitas yang selama ini kerap jadi sorotan. Dari biaya langganan listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi, semuanya masuk meja evaluasi.
“DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi menyeluruh. Transparansi ini akan menjadi komitmen kami bersama publik,” ujar Dasco dihadapan awak media, di Gedung DPR RI, Senayan, Jumat (5/9/2025).
Janji itu bukan sekadar kata-kata. Dasco memastikan bahwa seluruh pimpinan DPR telah menandatangani komitmen transparansi. Artinya, rakyat bisa ikut mengawasi apa saja yang dikurangi, berapa yang tersisa, dan bagaimana proses legislasi dijalankan.
Lebih jauh, DPR juga menetapkan kebijakan moratorium perjalanan luar negeri. Mulai 1 September 2025, tak ada lagi tur plesiran berkedok kunjungan kerja. Pengecualian hanya berlaku untuk undangan resmi kenegaraan.
Langkah ini, bagi sebagian pengamat, adalah sinyal perubahan besar. Selama ini, publik kerap mengeluhkan jurang lebar antara rakyat yang dicekik mahalnya harga kebutuhan pokok dengan anggota DPR yang hidup nyaman dibalik gedung megah Senayan.
Dasco mengakui, partisipasi publik bukan lagi jargon, melainkan syarat mutlak dalam setiap perumusan undang-undang. “DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya,” katanya.
Meski begitu, janji DPR ini masih menimbulkan tanda tanya besar:
Apakah benar transparansi akan berjalan tanpa rekayasa? Apakah pemangkasan fasilitas benar-benar menyentuh privilese yang selama ini tak tersentuh? Atau sekadar kosmetik politik untuk meredam amarah rakyat?
Waktu yang akan menguji. Namun setidaknya, untuk pertama kalinya, DPR terlihat bergeming dihadapan sorotan publik, bukan sekadar berlindung dibalik pagar besi Senayan.(Misn’t)
