INformasinasional.com, JAKARTA – Senayan akhirnya “berhemat”. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan bahwa anggota dewan kini hanya akan membawa pulang gaji Rp65,5 juta per bulan. Penyebabnya, tunjangan rumah dihapus sejak 31 Agustus 2025.
“Kami ingin transparan kepada publik,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jumat (6/9/2025).
Transparan, ya. Tapi angka Rp65 juta tetap bikin rakyat melongo. Bayangkan, gaji pokok anggota DPR hanya Rp4,2 juta, mirip pekerja kantoran menengah, namun siraman tunjangan dan honorarium membuat dompet mereka menggembung hingga belasan kali lipat. Dari tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan komunikasi intensif Rp20 juta, hingga honorarium fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang masing-masing Rp8,4 juta. Setelah dipotong pajak, sisa bersihnya: Rp65.595.730.
Dasco menyebut penghapusan tunjangan rumah sebagai simbol keseriusan DPR memangkas fasilitas. Bahkan, biaya listrik, telepon, komunikasi, hingga transportasi katanya akan ikut dipangkas. Namun publik tentu punya ingatan panjang. Senayan berkali-kali mengumbar janji serupa, tapi reformasi gaya hidup dewan selalu berakhir dimeja rapat, bukan direkening bank.
Yang lebih ironis, bagi rakyat yang antre beras murah dan memutar otak bayar uang sekolah anak, Rp65 juta bukanlah gaji, melainkan mimpi. Satu bulan gaji dewan setara tabungan bertahun-tahun buruh pabrik. Sementara mereka disebut “wakil rakyat”.
Dasco juga memastikan, anggota DPR yang dinonaktifkan otomatis tidak menerima gaji dan fasilitas ini. Pernyataan yang seolah jadi berita gembira, padahal sudah seharusnya begitu.
Kini publik menunggu, apakah penghapusan tunjangan rumah ini awal dari reformasi besar, atau sekadar kosmetik agar rakyat bertepuk tangan?
Dinegeri yang jurang antara penguasa dan rakyat makin menganga, Rp65 juta sebulan tetap jadi angka yang sulit dicerna logika, apalagi perut yang lapar.(Misno)
Discussion about this post