INformasinasional.com, BINJAI – Fraksi Gerindra DPRD Kota Binjai menyatakan sikap tegas dengan menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota Binjai Tahun Anggaran 2024. Penolakan tersebut disampaikan secara lantang dalam rapat paripurna DPRD Kota Binjai, dengan sederet kritik tajam terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai “tidak sehat” dan minim sentuhan terhadap kepentingan rakyat.
“Fraksi Gerindra menolak LPj Wali Kota Binjai tahun 2024 karena sejumlah alasan fundamental. Ini adalah sikap politik kami agar Pemerintah Kota Binjai tidak main-main dalam penggunaan APBD. Terlebih saat ini ada pemeriksaan massal di Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai terkait penggunaan APBD,” tegas Ketua Fraksi Gerindra, Ronggur, saat membacakan pandangan fraksinya, Senin (22/7/2025).
Menurut Ronggur, komposisi APBD Binjai saat ini memperlihatkan ketimpangan yang cukup tajam antara anggaran belanja pegawai dengan program-program yang benar-benar pro rakyat. “Capaian pendapatan daerah kita rendah, tetapi ironisnya anggaran justru lebih banyak tersedot untuk belanja pegawai. Lalu kapan rakyat dibantu? Kalau ujung-ujungnya hanya memperkaya pejabat daerah,” kritiknya.
Fraksi Gerindra juga menyoroti buruknya pelayanan kesehatan di RSUD Djoelham Binjai yang hingga kini belum menunjukkan perbaikan signifikan. Kondisi ini, kata Ronggur, mencerminkan lemahnya perhatian Pemko Binjai terhadap sektor kesehatan yang menjadi kebutuhan vital masyarakat.
Tak hanya itu, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan APBD 2024 juga menjadi sorotan. “Berbagai catatan BPK memperlihatkan adanya kesalahan dan ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran. Ini tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
Gerindra bahkan mengusulkan langkah berani: melakukan perampingan jumlah dinas di lingkungan Pemko Binjai. Menurutnya, langkah ini akan membuat kinerja lebih optimal sekaligus menghemat anggaran daerah.
“Kalau jumlah dinas terlalu gemuk tetapi kinerjanya tidak maksimal, untuk apa? Lebih baik dirampingkan saja supaya anggaran yang ada bisa lebih fokus pada program-program yang benar-benar menyentuh rakyat,” cetus Ronggur.
Penolakan LPj ini juga didorong oleh keprihatinan Fraksi Gerindra atas pemeriksaan berjamaah yang saat ini dilakukan oleh Kejari Binjai terkait penggunaan APBD 2024. “Pemeriksaan itu jelas mengindikasikan ada yang tidak beres dalam pengelolaan keuangan daerah kita,” kata Ronggur.
Di akhir pandangannya, Ronggur menegaskan kembali sikap Fraksi Gerindra sebagai bentuk kontrol terhadap jalannya pemerintahan. “Kami tidak ingin rakyat Binjai terus menjadi korban akibat pengelolaan keuangan yang asal-asalan. Karena itu, Fraksi Gerindra dengan tegas menolak LPj Wali Kota Binjai Tahun Anggaran 2024,” katanya lagi.(Misno)
