INformasinasional.com, BINJAI – Fraksi Partai Gerindra DPRD Binjai angkat suara ditengah kisruh dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dan dana pemeliharaan jalan tahun anggaran 2023–2024 yang menyeret Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Binjai. Dengan nada tegas, Fraksi Gerindra memastikan Wali Kota Binjai tak punya jejak di pusaran kasus yang kini mencoreng wajah pemerintahan kota.
“2023–2024 itu masa krusial bagi kepala daerah yang sibuk mempersiapkan diri menghadapi Pilkada. Kami yakin Pak Wali saat itu fokus pada urusan politik, bukan proyek,” ujar anggota DPRD Binjai Fraksi Gerindra, Ronggur Simorangkir, Selasa, 7 Oktober 2025.
Menurut Ronggur, justru kesibukan politik Wali Kota memberi ruang bagi anak buah didinas teknis untuk bermain nakal. “Ada yang coba-coba main di tengah kesibukan beliau. Itu yang terjadi di dua proyek bermasalah ini,” katanya.
Gerindra mengaku sejak awal sudah mengendus bau tak sedap di tubuh Dinas PU. Teguran demi teguran dilontarkan, terutama terkait transparansi pengelolaan anggaran. Namun, kata Ronggur, Plt Kadis PU kerap mengabaikan peringatan politikus Senayan Jalan.
“Dalam pandangan umum Fraksi saat Paripurna Ranperda P-APBD 2025, kami bahkan mendesak Pak Wali mencopot Kadis PU. Kami nilai tidak becus dan tidak transparan. Data kegiatan yang menggunakan Dana Fiskal pun tak pernah diserahkan meski sudah diminta berkali-kali,” ujarnya, pedas.
Gerindra pun mengacungkan jempol pada Kejaksaan Negeri Binjai yang bergerak cepat menyahuti aspirasi publik. “Kasus DBH Sawit dan Dana Fiskal ini sudah lama jadi sorotan publik. Kami apresiasi Kejari karena berani membongkarnya,” ujar Ronggur.
Meski pasang badan membela sang Wali Kota, sikap Gerindra sekaligus menjadi tekanan politik baru: bola panas kini berada ditangan Kejari. Publik menunggu, apakah benar sang nakhoda kota bersih dari arus korupsi, atau justru badai lebih besar tengah bersiap mengguncang Balai Kota Binjai.(Bobby OZ)
Discussion about this post