INformasinasional.com-MEDAN. Dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut, Senin (5/6/2023) tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut TA 2022 di Gedung Paripurna, Jalan Imam Bonjol, Medan. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, mengatakan, realisasi pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp12.594.412.688.861. Atau 101,08% dari yang ditargetkan Rp12.459.352.172.672.
Sedangkan belanja daerah terealisasi Rp12.509.062.821.349 atau 93,39% dari target Rp13.395.006.196.440.
“Realisasi belanja ini dialokasikan untuk keperluan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer,” kata Edy Rahmayadi.
Jika realisasi pendapatan dikurangi dengan realisasi belanja selama tahun 2022, maka diperoleh surplus sebesar Rp85.349.867.512. Sedangkan pembiayaan netto sebesar Rp 990.810.739.008. Dan diperoleh Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun 2022 sebesar Rp 1.076.160.606.520.
Kalau dibandingkan dengan Silpa tahun 2021, sebesar Rp1.097.493.514.239, maka Silpa tahun 2022 mengalami penurunan sekitar Rp21.332.907.718, katanya lagi.
Edy Rahmayadi juga menyampaikan, Pemerintah Provinsi Sumut telah mendapatkan opini terbaik yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Dengan begitu, Pemprov Sumut secara berturut-turut mendapat 9 kali opini WTP.
Pemprov Sumut terus berkomitmen melaksanakan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan nyata.
Berdasarkan prinsip, asas dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus, yang bertujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan, kata Edy Rahmayadi dalam Paripurna DPRD Sumut. (Redaksi)
Editor : Misno
