INformasinasional.com-Pasaman Barat–Tanggapi aspirasi masyarakat Sikabau terkait konflik lahan plasma, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat panggil dan lakukan hearing bersama dengan pihak terkait.
Hearing tersebut dilaksanakan di Ruangan Bamus DPRD setempat pada Selasa, (15/10/2024) sore. Pasca hearing para pihak sepakat melakukan cek lokasi untuk penyesuaian tapal batas tanah ulayat.
Ketua DPRD Dirwansyah mengatakan, mereka menaggapi serius aspirasi dari masyarakat sikabau. Sesuai hasil mediasi, dalam waktu dekat para pihak dan unsur terkait akan melakukan cek lokasi, untuk menentukan tapal batas tanah ulayat. Karena yang menjadi dasar persoalan tersebut karena saling klaim tanah ulayat.
[irp posts=”32578″ ]
Diharapkan, para pihak untuk saling menahan diri, dan tetap mematuhi aturan supaya khamtibmas tetap terjaga di tengah masyarakat.
Sebelumnya, masyarakat cucu kemanakan datuak pancang sikabau meminta DPRD untuk membantu penyelesaian lahan plasma mereka, karena dari total 1.600 hektar lahan yang mereka serahkan untuk dibangunkan plasma, oleh PT Bakri Pasaman Paltation (PT.BPP) pada tahun 1998 silam, hingga saat ini hanya baru ada sekitar 500 hektar yang sudah di kuasai masyarakat, sementara sisanya belum diserahkan oleh perusahaan.
Kuasa hukum masyarakat Sikabau, khususnya yang tergabung dalam kelompok tani Bukit Intan ABD Hamid menduga, sisa lahan yang belum diserahkan kepada masyarakat tersebut, saat ini dikuasai oleh kelompok tani Sikilang Parit dan plasma PWI.
Sementara dari penjelasan pihak perusahaan dalam mediasai tersebut, perusahaan siap untuk memenuhi kewajiban mereka membangunkan kekuranagan plasma masyarakat Sikabau. karena pengakuan mereka, pembangunan plasma terkendala karena banjir dan covid. namun perusahaan tidak menjelaskan dimana posisi lahan tersebut.
Reporter: Syafrizal
